JEJAK-NEWS.COM-Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah secara resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Pengesahan regulasi strategis ini menandai tonggak sejarah baru dalam upaya penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria yang lebih berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dalam pandangannya, pemerintah menegaskan bahwa kehadiran Undang-Undang Reforma Agraria ini didedikasikan sebesar-besarnya untuk mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan, serta keadilan sosial bagi masyarakat, khususnya para petani, nelayan, masyarakat adat, dan rakyat kecil yang selama ini kerap menghadapi persoalan ketimpangan penguasaan lahan. Regulasi ini dirancang untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, menyelesaikan berbagai konflik agraria menahun yang terjadi di berbagai daerah, serta mengoptimalkan pemanfaatan tanah demi pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Melalui undang-undang baru ini, program redistribusi tanah, legalisasi aset, serta pemberdayaan ekonomi subjek reforma agraria akan dijalankan secara lebih terstruktur, sinergis, dan akuntabel antara pemerintah pusat dan daerah. Negara hadir untuk memastikan bahwa kekayaan agraria tidak hanya dikuasai oleh segelintir pihak, tetapi benar-benar mendatangkan manfaat nyata dan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara merata di seluruh penjuru tanah air.(Yusuf)
Baca juga: Transformasi Layanan Pertanahan: Terobosan Pengukuran Terjadwal Beri Kepastian Cepat bagi Masyarakat
