JEJAK-NEWS.COM-Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri secara resmi menandatangani nota kesepakatan terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Ploko Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Penandatanganan strategis ini dilaksanakan dalam rapat paripurna istimewa yang menjadi tonggak penting dalam sinkronisasi arah kebijakan fiskal daerah paruh tahun berjalan.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kepri atas kerja sama, dedikasi, and sinergi intensif yang terbangun selama proses pembahasan anggaran. Penyusunan Perubahan KUA-PPAS 2026 ini dirancang secara cermat guna mengakomodasi dinamika kebutuhan fiskal, penyesuaian pendapatan daerah, serta optimalisasi alokasi belanja prioritas yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Fokus utama anggaran perubahan ini diarahkan pada percepatan pembangunan infrastruktur dasar, penguatan sektor pariwisata bahari, peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta program-program pemulihan ekonomi kerakyatan di wilayah kepulauan.
Dalam forum tersebut, ditekankan pula pentingnya transparansi, akuntabilitas, and ketepatan waktu dalam tahapan eksekusi program pembangunan selanjutnya. DPRD Kepri mengingatkan agar setiap perangkat daerah mampu memaksimalkan penyerapan anggaran secara efektif dan efisien demi menghindari sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) yang berlebihan di akhir tahun anggaran. Melalui pengesahan nota kesepakatan Perubahan KUA-PPAS 2026 ini, pemerintah daerah optimistis target-target pembangunan jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat tercapai secara maksimal, sehingga kesejahteraan masyarakat di seluruh kabupaten/kota se-Kepulauan Riau dapat terus ditingkatkan secara merata dan berkelanjutan.(Yusuf)
