JN-Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) memberikan jaminan bahwa kondisi fiskal Indonesia tetap terjaga dan berada dalam batas aman menyusul kebijakan pemerintah untuk tidak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Penegasan ini disampaikan guna menepis kekhawatiran mengenai potensi pembengkakan defisit anggaran dalam APBN 2026.
Wamenkeu menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan strategi manajemen risiko fiskal yang komprehensif. Melalui optimalisasi pendapatan negara dan efisiensi belanja non-prioritas di berbagai kementerian, pemerintah mampu menyediakan ruang fiskal yang cukup untuk menopang beban subsidi energi tanpa mengganggu stabilitas makroekonomi.
“Keputusan untuk mempertahankan harga BBM subsidi adalah langkah terukur untuk menjaga daya beli masyarakat. Kami pastikan postur APBN 2026 tetap terjaga. Rasio defisit dan utang masih berada dalam batas yang ditetapkan undang-undang, berkat pengelolaan arus kas yang disiplin dan efisien,” ujar Wamenkeu di Jakarta, Rabu (08/04/2026).
Lebih lanjut, Wamenkeu menekankan bahwa Kementerian Keuangan terus memantau pergerakan harga minyak mentah dunia (Indonesian Crude Price/ICP) serta nilai tukar Rupiah secara real-time. Pemerintah juga mendorong penguatan digitalisasi distribusi BBM subsidi agar anggaran yang dialokasikan lebih tepat sasaran, sehingga kebocoran anggaran dapat ditekan seminimal mungkin.
Dengan kondisi fiskal yang tetap sehat, pemerintah optimis tingkat inflasi akan tetap terkendali di bawah target sasaran. Hal ini diharapkan dapat memberikan sentimen positif bagi iklim investasi dan mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional yang telah dicanangkan dalam peta jalan pembangunan tahun 2026.(Yonex)
Baca juga: Wamenkeu Juda Ungkap 4 Strategi Kepemimpinan Hadapi Gejolak Ekonomi Global
