JN-Di tengah krisis iklim global yang kian mendesak, kepemimpinan baru di Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) membawa visi yang melampaui sekadar regulasi teknis. Menteri Jumhur Hidayat, yang kini resmi menahkodai kementerian strategis tersebut, menyerukan pentingnya membumikan kembali Environmental Ethics (Etika Lingkungan) sebagai pilar utama dalam menjaga eksistensi bumi.
Dalam pidato perdananya, Jumhur menekankan bahwa solusi atas degradasi lingkungan tidak hanya terletak pada inovasi teknologi atau kebijakan administratif semata, melainkan pada transformasi paradigma manusia terhadap alam. Menurutnya, etika lingkungan merupakan fondasi moral yang akan mengarahkan kebijakan pembangunan agar tetap selaras dengan daya dukung ekosistem.
“Penyelamatan bumi memerlukan pergeseran kesadaran dari eksploitatif menjadi konservatif. Etika lingkungan bukan sekadar diskursus akademik, melainkan ‘nyawa’ bagi setiap kebijakan yang kita ambil demi keberlangsungan generasi mendatang,” tegas Jumhur.
Visi humanis yang diusung Jumhur ini diprediksi akan membawa wajah baru bagi KLH/BPLH, di mana perlindungan sumber daya alam akan disinergikan dengan pemberdayaan masyarakat lokal sebagai garda terdepan pelestari lingkungan. Fokus utama kepemimpinannya mencakup penguatan pengawasan terhadap polusi industri, pemulihan lahan kritis, serta pengarusutamaan ekonomi hijau yang berkeadilan.
Langkah awal ini dianggap sebagai sinyal positif bagi para pegiat lingkungan di Indonesia. Integrasi antara nilai-nilai kemanusiaan (humanisme) dan tanggung jawab ekologis diharapkan mampu menciptakan tata kelola lingkungan yang lebih berintegritas, di mana pertumbuhan ekonomi tidak lagi dibayar dengan kehancuran ekosistem.(Yonex)
Baca juga: Pandawara Group dan Local Heroes Indonesia Guncang Forum ASEM Day 2026
