JEJAK-NEWS.COM-Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menegaskan pentingnya komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pencegahan tindakan korupsi sejak dini. Penegasan tersebut disampaikan dalam arahannya untuk mendorong para kepala daerah dan aparatur sipil negara (ASN) agar senantiasa menjunjung tinggi integritas dalam pengelolaan keuangan serta pelayanan publik di wilayah masing-masing.
Wamendagri memaparkan bahwa penguatan sistem pengawasan internal, digitalisasi proses perencanaan dan penganggaran, serta perbaikan pelayanan publik merupakan benteng utama dalam menutup celah terjadinya penyimpangan anggaran. Pemerintah pusat terus mendampingi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna menciptakan birokrasi yang bersih dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).
Kementerian Dalam Negeri juga mengingatkan seluruh kepala daerah agar responsif terhadap rekomendasi hasil pengawasan dari lembaga pemeriksa serta memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum. Langkah preventif ini dinilai jauh lebih efektif dalam menyelamatkan keuangan negara sekaligus memastikan setiap program pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas di daerah.
Pemerintah berkomitmen untuk terus mengevaluasi kinerja tata kelola pemerintahan daerah secara berkala demi mewujudkan birokrasi yang profesional dan tepercaya. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan mampu menciptakan ekosistem pemerintahan yang bersih, berdaya saing tinggi, serta mendongkrak kesejahteraan rakyat secara merata.(Yusuf)
