JEJAK-NEWS.COM-Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah tidak boleh lagi sepenuhnya bergantung pada alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, siklus ekonomi daerah yang sehat harus didorong oleh dinamika sektor swasta, investasi produktif, serta penguatan daya saing produk lokal agar tidak mudah goyah ketika terjadi penyesuaian fiskal.
Pernyataan tersebut disampaikan Bima Arya dalam sebuah forum Rapat Koordinasi Pembangunan Ekonomi Regional. Ia menyoroti fenomena klasik di mana roda perekonomian di sejumlah daerah seolah “mati suri” pada awal tahun anggaran dan baru bergerak masif menjelang akhir tahun seiring cairnya belanja modal pemerintah. Pola usang seperti ini dinilai kurang sehat bagi ketahanan ekonomi jangka panjang.
“Pemerintah daerah harus mulai bergeser dari pola pikir lama. Pertumbuhan ekonomi daerah tidak boleh hanya bergantung pada belanja pemerintah saja. Kepala daerah wajib kreatif membuka ruang seluas-luasnya bagi masuknya investasi swasta dan memberdayakan UMKM lokal,” ujar Bima Arya di hadapan para kepala daerah yang hadir.
Wamendagri menambahkan, Kementerian Dalam Negeri terus mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan iklim investasi, mulai dari penyederhanaan perizinan usaha, kepastian hukum, hingga penyediaan infrastruktur pendukung yang memadai. Dengan ekosistem bisnis yang ramah investor dan transparan, sektor swasta diyakini akan lebih agresif dalam membuka lapangan kerja baru serta mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).
Selain itu, optimalisasi digitalisasi layanan keuangan dan transaksi daerah juga menjadi fokus penting agar perputaran modal di masyarakat semakin cepat dan efisien. Pemerintah pusat berharap, melalui kemandirian ekonomi yang bertumpu pada kolaborasi lintas sektor ini, perekonomian daerah dapat tumbuh secara stabil dan berkelanjutan tanpa harus terus-menerus mengandalkan suntikan dana APBN atau APBD.(Yusuf)
Baca juga: Menko Airlangga: Penguatan Ekosistem Syariah Jadi Kunci Pemerataan Kesejahteraan Nasional
