JN-Kementerian Pertahanan (Kemhan) bersama Kementerian Sosial (Kemensos) melakukan audiensi strategis dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (8/4/2026). Pertemuan ini difokuskan pada upaya penguatan regulasi serta sinkronisasi program kesejahteraan sosial guna memastikan distribusi bantuan pemerintah lebih merata dan tepat sasaran di seluruh pelosok tanah air.
Delegasi dari Kemhan dan Kemensos diterima langsung oleh jajaran Komite terkait di DPD RI. Poin utama yang dibahas adalah perlunya penguatan landasan hukum yang mendukung program perlindungan sosial bagi keluarga prajurit di daerah terpencil serta integrasi data kemiskinan dengan sistem pertahanan wilayah.
“Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa regulasi yang kita susun memiliki jangkauan hingga ke tingkat daerah. Kami ingin program kesejahteraan sosial, baik bagi masyarakat umum maupun komunitas pertahanan, didukung oleh legislasi yang kuat dan aplikatif di lapangan,” ujar perwakilan delegasi dalam keterangan resminya.
Baca juga: Oase Keceriaan di Jantung Kota: Ribuan Warga Jakarta Padati Bazar Rakyat Monas
Dalam audiensi tersebut, DPD RI memberikan catatan mengenai pentingnya peran pemerintah daerah dalam validasi data penerima manfaat. Pihak Kemensos memaparkan rencana digitalisasi sistem bansos yang lebih transparan, sementara Kemhan menekankan pada aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan sebagai bagian dari ketahanan nasional.
Melalui pertemuan ini, ketiga lembaga bersepakat untuk membentuk tim kerja kecil guna menyusun draf rekomendasi kebijakan yang akan diajukan dalam program legislasi nasional. Sinergi ini diharapkan dapat memutus kendala administratif yang selama ini menghambat penyaluran bantuan di daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).(Yonex)
Baca juga: Nyaman untuk Rehat: Masjid Al-Kulliyyah Merak Jadi Pilihan Utama Pemudik Lepas Lelah saat Arus Balik
