JEJAK-NEWS.COM-Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi menerima jajaran Tim Perumus Undang-Undang (UU) Satu Data Indonesia dalam sebuah pertemuan penting yang digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta. Pertemuan strategis ini memfokuskan pembahasan pada penguatan arsitektur tata kelola data nasional yang terintegrasi, transparan, dan berdaulat guna mendukung efektivitas perumusan kebijakan publik yang tepat sasaran.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan bahwa kedaulatan data bukan sekadar persoalan teknis administratif, melainkan pilar utama dan fondasi yang menentukan keutuhan serta ketahanan nasional bangsa Indonesia di tengah era disrupsi digital global. Integrasi data lintas kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah dinilai mutlak diperlukan agar setiap program pembangunan nasional dapat dieksekusi secara akurat tanpa adanya duplikasi atau tumpang tindih informasi.
Tim Perumus UU Satu Data Indonesia memaparkan draf dan pokok-pokok pikiran krusial terkait standarisasi pengumpulan, penyimpanan, serta keamanan pertukaran data antarinstansi pemerintah. Undang-undang ini dirancang untuk memberikan kepastian hukum yang kuat dalam melindungi kerahasiaan data strategis negara sekaligus membuka ruang pemanfaatan data yang akuntabel bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat luas.
Pemerintah berkomitmen untuk terus mengawal proses harmonisasi regulasi ini agar segera dapat diimplementasikan secara menyeluruh di seluruh lini birokrasi pemerintahan. Dengan sistem Satu Data Indonesia yang kokoh dan berdaulat, tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berbasis bukti (evidence-based policy) diyakini akan semakin terwujud secara optimal.(Yusuf)
