JN-Dalam rangka memperkokoh struktur pemerintahan yang responsif dan terintegrasi, Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) menghadiri agenda pengarahan Presiden RI kepada jajaran kepala daerah dan aparatur sipil di Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Magelang, Rabu (22/4/2026). Pertemuan strategis ini menekankan bahwa keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada kualitas sinergi antara kebijakan pusat dan eksekusi di tingkat daerah.
Menhan RI dalam kesempatan tersebut menggarisbawahi bahwa stabilitas nasional bermula dari tata kelola daerah yang kuat. Menurutnya, sinergi lintas sektoral bukan hanya soal koordinasi administratif, melainkan prasyarat mutlak untuk menjaga resiliensi bangsa dalam menghadapi dinamika global yang kian kompleks.
“Kita tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Pembangunan di daerah, termasuk optimalisasi pendapatan dan pelayanan publik di KPPD, adalah bagian integral dari upaya kita membangun kekuatan nasional. Daerah yang mandiri secara ekonomi dan tertib secara administrasi adalah fondasi pertahanan negara yang paling hakiki,” tegas Menhan di sela-sela kegiatan.
Presiden dalam arahannya juga menyoroti pentingnya digitalisasi dan transparansi pelayanan publik sebagai wujud kehadiran negara yang humanis bagi masyarakat. Menhan menambahkan bahwa aspek keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam mengakses layanan publik merupakan indikator penting dari keberhasilan sistem pertahanan non-militer.
Kegiatan ini diharapkan mampu memicu akselerasi program-program strategis nasional yang sedang berjalan, serta memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola di tingkat daerah memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat dan kedaulatan bangsa secara luas.(Yonex)
