JEJAK-NEWS.COM-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia bersama pemerintah resmi mencapai kesepakatan terkait asumsi dasar ekonomi makro, sasaran pembangunan, serta indikator pembangunan yang akan digunakan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2027. Kesepakatan strategis ini dirumuskan setelah melalui serangkaian pembahasan mendalam antara Badan Anggaran DPR RI dan jajaran menteri bidang perekonomian serta fiskal.
Dalam sidang panitia kerja yang digelar di kompleks parlemen, kedua belah pihak menyelaraskan berbagai proyeksi pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, harga minyak mentah Indonesia, serta target penurunan kemiskinan dan pengangguran. Fokus utama dari penyusunan RAPBN 2027 ini diarahkan untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah dinamika global sekaligus mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Pimpinan Badan Anggaran DPR RI menekankan pentingnya efisiensi belanja negara serta ketepatan sasaran alokasi anggaran agar dapat memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat luas. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk terus memperkuat jaring pengaman sosial, mendukung sektor UMKM, serta mendorong percepatan pembangunan infrastruktur penunjang produktivitas nasional sepanjang tahun mendatang.
Kesepakatan resmi ini selanjutnya akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan sebagai pedoman dasar dalam penyusunan nota keuangan dan rancangan undang-undang APBN 2027. Sinergi yang kuat antara legislatif dan eksekutif ini diharapkan mampu menjadi fondasi yang kokoh dalam mengantisipasi berbagai tantangan ekonomi global maupun domestik ke depan.(Yusuf)
