JEJAK-NEWS.COM-Pemerintah pusat melalui lembaga penegak hukum dan instansi pengawasan terkait kembali menggelar agenda strategis Seri ke-5 Penguatan Integritas dan Antikorupsi Tahun 2026. Kegiatan berkelanjutan ini dirancang khusus untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, menanamkan nilai-nilai kejujuran di lingkungan birokrasi, serta menutup celah-celah potensi tindak pidana korupsi yang kerap merugikan keuangan negara.
Dalam forum tersebut, ditekankan bahwa pembangunan integritas aparatur sipil negara (ASN) tidak cukup hanya sebatas seremonial administratif, melainkan harus diwujudkan melalui penguatan sistem pengawasan internal, transparansi pengadaan barang dan jasa, serta optimalisasi digitalisasi pelayanan publik. Para pimpinan instansi pemerintah dan kepala daerah diingatkan untuk memegang teguh komitmen antikorupsi serta menjadi teladan nyata dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance. Evaluasi berkala terhadap program pencegahan korupsi juga terus dilakukan guna memastikan setiap instansi mampu mengidentifikasi risiko integritas secara dini sebelum berkembang menjadi pelanggaran hukum yang serius.
Selain aspek pengawasan struktural, Seri ke-5 ini juga menyoroti pentingnya pembangunan budaya kerja berbasis etika dan moralitas di setiap lini instansi pemerintahan. Kolaborasi lintas sektor antara lembaga pengawas, penegak hukum, dan masyarakat sipil dinilai menjadi kunci utama dalam menciptakan ekosistem birokrasi yang transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi. Melalui konsistensi pelaksanaan program penguatan integritas ini, diharapkan kepercayaan publik terhadap institusi penyelenggara negara dapat terus meningkat, sekaligus mengakselerasi pencapaian visi pembangunan nasional yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.(Yusuf)
Baca juga: Berburu Sisa Anggaran di Balik Kedok Perjalanan Birokrasi
