JEJAK-NEWS.COM-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang kembali membuat terobosan signifikan dalam hal pelayanan publik dengan meluncurkan sebuah platform layanan warga berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence / AI). Langkah inovatif ini diambil guna memangkas birokrasi yang rumit, mempercepat proses administrasi kependudukan, serta mendekatkan akses pelayanan hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
Peluncuran resmi platform digital yang dinamai “Tangerang Smart Service” ini berlangsung di Gedung Serba Guna Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, dan dihadiri langsung oleh jajaran kepala dinas, camat, serta perwakilan kepala desa se-Kabupaten Tangerang. Dalam sambutannya, pimpinan daerah setempat menegaskan bahwa digitalisasi birokrasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan di era modern untuk memberikan transparansi dan kenyamanan bagi masyarakat.
Melalui aplikasi pintar ini, warga kini dapat mengurus berbagai dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), surat pengantar nikah, hingga perizinan usaha skala mikro secara mandiri langsung dari gawainya masing-masing tanpa harus mengantre di kantor kecamatan atau kelurahan. Kehadiran teknologi AI dalam sistem ini juga memungkinkan sistem verifikasi data otomatis yang bekerja selama 24 jam penuh dengan tingkat akurasi yang tinggi.
Baca juga: Bangkit dari Abu Erupsi: Denyut Kehidupan Flores Kembali Bergeliat di Bawah Pantauan Kepala Negara
Tidak hanya fokus pada administrasi kependudukan, platform ini juga dilengkapi dengan fitur pengaduan cepat masyarakat terkait infrastruktur rusak, lampu penerangan jalan umum yang mati, hingga penanganan darurat kesehatan. Setiap laporan yang masuk akan langsung diteruskan secara otomatis ke satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait dengan sistem pelacakan waktu penyelesaian (tracking system), sehingga warga dapat memantau sejauh mana aduan mereka ditindaklanjuti oleh pemerintah.
Pemkab Tangerang optimis bahwa integrasi teknologi ini akan mendongkrak Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara drastis sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berbasis elektronik (e-government) yang merata hingga pelosok daerah.(Yusuf)
