JEJAK-NEWS.COM-Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menegaskan pentingnya penguatan sistem perlindungan anak secara menyeluruh dan terpadu sebagai langkah preventif maupun responsif dalam menghadapi ancaman perundungan (bullying) yang dapat merusak masa depan anak-anak Indonesia. Dorongan ini difokuskan pada pelibatan aktif lintas sektor, mulai dari satuan pendidikan, keluarga, pemerintah daerah, hingga aparat penegak hukum.
Dalam berbagai kesempatan, Menteri PPPA menyampaikan bahwa perundungan, baik secara fisik, verbal, maupun melalui dunia maya (cyberbullying), meninggalkan dampak psikologis jangka panjang yang serius bagi korban. Oleh karena itu, kehadiran sistem pengaduan yang mudah diakses, respons cepat dari unit pelaksana teknis daerah, serta edukasi berkelanjutan mengenai empati dan resolusi konflik menjadi pilar utama yang harus ditegakkan di setiap lingkungan tempat anak beraktivitas.
Pemerintah juga mendorong sekolah-sekolah untuk membentuk satuan tugas khusus pencegahan kekerasan yang melibatkan guru, orang tua, dan siswa guna mendeteksi secara dini potensi konflik atau tindakan kekerasan di lingkungan belajar. KemenPPPA terus memperluas jangkauan layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 sebagai kanal pengaduan darurat yang siap siaga memberikan pendampingan hukum dan psikologis bagi korban kekerasan.
Baca juga: Kawal Hak Jemaah, Kementerian Haji dan Umrah Perketat Standar Pengawasan Layanan Haji
Kementerian PPPA mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun budaya ramah anak yang menolak segala bentuk kekerasan dan perundungan. Perlindungan terhadap anak bukan hanya tanggung jawab negara semata, melainkan kewajiban kolektif demi menjamin hak setiap anak tumbuh dan berkembang dalam suasana yang aman, nyaman, serta penuh kasih sayang.(Yusuf)
