JEJAK-NEWS.COM-Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berdaya saing. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah dengan mengoptimalkan penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) guna memperkuat standar pelayanan di sektor industri.
Langkah ini dihadirkan sebagai wadah partisipatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pelaku industri, akademisi, asosiasi bisnis, hingga masyarakat luas. Melalui forum ini, Kemenperin membuka ruang dialog secara terbuka untuk menghimpun masukan, kritik konstruktif, serta rekomendasi terhadap berbagai jenis layanan publik yang diselenggarakan.
Peningkatan mutu pelayanan ini dinilai krusial di tengah dinamika global dan adaptasi pola kerja modern, termasuk penerapan fleksibilitas kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) agar kualitas layanan kepada masyarakat serta dunia usaha tetap prima. Sinergi dan transparansi yang dibangun melalui FKP diharapkan mampu menyelaraskan antara kebutuhan pengguna layanan dengan kapasitas serta regulasi yang dijalankan oleh kementerian.
Baca juga: Kemenhaj Jatuhkan Sanksi Tegas, PT Gema Suara Talbia Resmi Diblokir demi Lindungi Jemaah Umrah
Dengan adanya evaluasi berkala dan pelibatan publik secara aktif, standar operasional prosedur (SOP) di lingkungan Kemenperin diharapkan semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Upaya ini sekaligus menjadi pilar penting dalam menjaga iklim investasi yang sehat serta mendorong produktivitas sektor manufaktur nasional agar kian kompetitif.(Yusuf)
