Jangan Sampai Keliru Melindungi Aset Keluarga: Memahami Beda Bukti Bayar Pajak Tahunan dan Sertipikat Tanah

JEJAK-NEWS.COM-Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali mengedukasi masyarakat mengenai perbedaan mendasar antara bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan sertipikat hak atas tanah. Masih banyak warga yang beranggapan bahwa rutin membayar PBB setiap tahun secara otomatis menjadi bukti sah kepemilikan tanah secara hukum, padahal kedua dokumen tersebut memiliki kedudukan dan fungsi hukum yang berbeda.

Secara regulasi pertanahan nasional, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) maupun Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB merupakan dokumen administrasi perpajakan yang menunjukkan kewajiban seseorang atau badan hukum dalam membayar pajak atas pemanfaatan bumi dan bangunan. Bukti bayar PBB tidak dapat dijadikan sebagai alas hak atau bukti kepemilikan mutlak atas sebidang tanah, melainkan hanya berfungsi sebagai data pendukung dalam proses administrasi pertanahan.

Sementara itu, bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah dan diakui secara kuat oleh hukum di Indonesia adalah sertipikat tanah yang diterbitkan secara resmi oleh Kementerian ATR/BPN, seperti Sertipikat Hak Milik (SHM), Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB), maupun Sertipikat Hak Pakai (SHP). Kepemilikan sertipikat memberikan kepastian hukum serta perlindungan hak bagi pemiliknya sehingga terhindar dari potensi sengketa lahan, tumpang tindih kepemilikan, maupun praktik mafia tanah.

Baca juga: Kemenhut Tuntaskan Penyidikan Pembalakan Ilegal di Halmahera Selatan, Dua Tersangka Segera Diserahkan ke Kejaksaan

Kementerian ATR/BPN mengimbau masyarakat yang baru memiliki bukti pembayaran PBB atau surat keterangan tanah tradisional seperti girik, petok D, dan letter C agar segera mendaftarkan bidang tanahnya ke kantor pertanahan setempat maupun melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dengan mendaftarkan tanah hingga terbit sertipikat resmi, aset masyarakat memperoleh kepastian hukum yang utuh sekaligus memiliki nilai tambah ekonomi yang lebih tinggi.(Yusuf)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ARTIKEL TERKAIT

ARTIKEL TERBARU

Menu