JN-Hubungan kerja dan rantai koordinasi di tingkat tinggi pemerintahan terus diperkuat demi memastikan seluruh kebijakan nasional berjalan selaras. Melalui pertemuan strategis bersama Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Republik Indonesia, jajaran kementerian dan pemangku kepentingan menggelar diskusi intensif guna mengawal draf pelaksanaan berbagai program super prioritas pemerintah dari hulu hingga ke hilir agar berjalan aman, tepat sasaran, dan inklusif.
Pertemuan yang berlangsung di kompleks Istana Kepresidenan ini berfokus pada upaya mempercepat realisasi program pembangunan nasional serta memotong hambatan birokrasi yang masih ditemui di lapangan. Pemerintah memandang bahwa Kantor Staf Kepresidenan memiliki peran krusial sebagai jangkar monitoring dan evaluasi, sehingga sinergi taktis lintas sektoral mutlak diperlukan untuk merespons dinamika sosial-ekonomi masyarakat arus bawah secara cepat dan berkeadilan.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Staf Kepresidenan mengingatkan agar seluruh jalannya penyerapan anggaran dan implementasi kebijakan di tingkat daerah tapak dikawal dengan manajemen modern yang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sistem pengawasan internal di setiap lembaga harus dipastikan bugar dan higienis dari segala potensi penyelewengan, guna menjaga marwah kabinet yang bersih, berwibawa, dan bebas dari praktik pungutan liar (pungli).
Baca juga: Tegakkan Loyalitas: Menhan RI Beri Pengarahan Strategis Kepada Komcad ASN Kementerian dan Lembaga
“Pertemuan dengan Kepala Staf Kepresidenan ini menjadi momentum penting untuk menyamakan frekuensi kerja dalam mengejar target-target pembangunan jangka menengah maupun panjang. Kita ingin memastikan instruksi Presiden dapat dieksekusi tanpa penundaan administrasi yang berbelit. Melalui tata kelola yang bersih dan terbuka, negara hadir memberikan solusi konkret bagi kesejahteraan rakyat di seluruh pelosok Nusantara,” urai perwakilan dari jalannya pertemuan tersebut.(Yonex)
