JEJAK-NEWS.COM-Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya memberikan klarifikasi dan penjelasan mendalam terkait informasi alokasi insentif fiskal senilai Rp1 triliun yang disiapkan pemerintah pusat untuk daerah. Ia menegaskan bahwa dana insentif tersebut memiliki cakupan kriteria penilaian yang luas dan komprehensif, sehingga tidak semata-mata didasarkan pada penilaian pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah saja.
Dalam keterangannya di Jakarta, Bima Arya menjelaskan bahwa skema penghargaan fiskal bagi pemerintah daerah diberikan berdasarkan berbagai indikator kinerja makro dan tata kelola pemerintahan yang baik. Indikator tersebut meliputi pengendalian inflasi daerah, percepatan penanganan kemiskinan ekstrim, peningkatan kemudahan investasi, efisiensi belanja anggaran, serta dukungan terhadap berbagai program strategis nasional termasuk ketahanan pangan dan gizi anak sekolah.
Kementerian Dalam Negeri bersama kementerian/lembaga terkait merumuskan instrumen penilaian yang transparan dan akuntabel agar setiap kepala daerah termotivasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayahnya masing-masing. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memang menjadi salah satu prioritas nasional yang mendapat perhatian khusus, namun kontribusi daerah dalam tata kelola keuangan, stabilitas harga, dan reformasi birokrasi tetap menjadi komponen penentu utama.
Pemerintah berharap penjelasan ini dapat memberikan pemahaman yang utuh bagi para kepala daerah serta masyarakat luas agar pengelolaan dana insentif fiskal dapat dioptimalkan secara tepat sasaran demi mendongkrak kesejahteraan rakyat di daerah secara merata dan berkelanjutan.(Yusuf)
