JEJAK-NEWS.COM-Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel. Langkah nyata tersebut diwujudkan melalui pengesahan regulasi baru terkait tata kelola pelayanan publik yang dirancang untuk meningkatkan kualitas birokrasi serta memastikan adanya rencana tindak lanjut yang terukur di setiap lini satuan kerja.
Pengesahan regulasi ini menjadi landasan hukum yang kuat bagi seluruh jajaran di bawah Kementerian Imipas untuk berbenah dan mengoptimalkan standar operasional prosedur (SOP). Fokus utamanya adalah menghilangkan praktik pungutan liar, mempercepat proses pelayanan keimigrasian dan pemasyarakatan, serta memberikan kemudahan akses bagi masyarakat luas yang membutuhkan pelayanan prima dari negara.
Dalam arahannya, pimpinan Kementerian Imipas menekankan bahwa regulasi ini tidak boleh hanya berhenti pada dokumen administratif semata. Setiap unit pelaksana teknis (UPT) di berbagai daerah diwajibkan menyusun rencana tindak lanjut yang konkrit, disertai dengan sistem pengawasan dan evaluasi berkala. Hal ini bertujuan agar setiap aduan maupun masukan dari masyarakat dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat sasaran.
Melalui pembenahan tata kelola yang berkelanjutan ini, Kementerian Imipas optimis dapat mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani. Kehadiran regulasi baru ini sekaligus menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menghadirkan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat serta menjunjung tinggi integritas institusi.(Yusuf)
