JN-Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Kemen P2MI) secara resmi mempertebal sinergi kelembagaan guna memperkuat sistem pelindungan hulu-ke-hilir bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), khususnya kelompok perempuan dan anak-anak keluarga migran. Langkah strategis ini diambil sebagai respons taktis untuk menekan angka kekerasan, eksploitasi kerja, serta memitigasi risiko kejahatan transnasional seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Mengingat mayoritas arus penempatan pekerja migran di sektor domestik didominasi oleh perempuan, pelembagaan kerja sama terintegrasi ini dinilai sangat determinan dalam menghadirkan kepastian hukum dan ruang aman di negara penempatan.
Dalam kerangka arsitektur kerja sama yang diperkuat ini, kedua kementerian menyepakati optimalisasi pertukaran dan integrasi data berbasis sistem digital terpadu guna mendeteksi secara dini legalitas keberangkatan PMI. Sinergi ini juga berfokus pada perluasan jangkauan program pemberdayaan ekonomi bagi perempuan purna-PMI di daerah asal, serta penyusunan mekanisme jaring pengaman sosial (social safety net) bagi anak-anak yang ditinggalkan di tanah air agar hak pengasuhan, pemenuhan nutrisi, dan akses pendidikan mereka tetap terjaga secara berkelanjutan.
Baca juga: Resmi: Bali Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Renang Perairan Terbuka Asia 2026
“Sinergi antara Kemen PPPA dan Kemen P2MI merupakan komitmen makro negara untuk hadir melindungi pahlawan devisa sejak fase pra-penempatan, masa bekerja, hingga pasca-kepulangan. Kami memastikan bahwa aspek perlindungan berbasis gender dimasukkan secara rigid dalam tiap klausul perjanjian kerja sama. Selain memperketat pengawasan di pintu keluar imigrasi, kami juga menerjunkan Tim Reaksi Cepat untuk mengawal standardisasi pemulihan psikologis bagi para penyintas korban kekerasan di tingkat tapak,” tegas perwakilan otoritas pelindungan nasional, Sabtu (6/6/2026).
Pemerintah juga menggarisbawahi pentingnya edukasi instruksional secara masif di kantong-kantong pengirim PMI guna membekali para calon pekerja dengan literasi hukum, hak-hak ketenagakerjaan internasional, serta pemanfaatan kanal pengaduan resmi.
Guna menjamin efektivitas traktat kerja sama ini, kedua kementerian berkomitmen memantapkan koordinasi taktis dengan perwakilan diplomatik RI di luar negeri (KBRI/KJRI) serta aparat penegak hukum guna menindak tegas agensi penempatan ilegal yang menyalahi regulasi nasional. Melalui tata kelola pelindungan pekerja migran yang integratif dan komprehensif ini, pemerintah optimistis dapat meningkatkan harkat martabat PMI sekaligus menciptakan ekosistem migrasi yang aman, adil, dan berkepastian hukum secara internasional.(Yonex)
Baca juga: Perkuat Riset dan Mitigasi Bencana, Badan Geologi Teken Kerja Sama dengan China Geological Survey
