JEJAK-NEWS.COM-Presiden Republik Indonesia menegaskan agar penanganan proses hukum atas kasus dugaan penyadapan dilakukan secara profesional, objektif, dan transparan. Langkah ini penting guna memastikan kepastian hukum serta menjaga kepercayaan publik terhadap akuntabilitas institusi serta supremasi hukum di tanah air.
Dalam keterangannya di Istana Negara, Presiden menginstruksikan aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk mengusut tuntas setiap indikasi pelanggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kepala Negara menekankan bahwa setiap warga negara serta pejabat publik memiliki hak atas perlindungan hukum dan Privasi, sehingga dugaan pelanggaran harus dibuktikan secara matang berdasarkan fakta hukum yang kuat.
Pemerintah menjamin tidak akan ada intervensi dalam proses investigasi yang sedang berjalan. Pembentukan atau pelibatan tim investigasi independen maupun audit teknis terhadap fasilitas komunikasi dipandang perlu guna memastikan investigasi bebas dari benturan kepentingan dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik.
Baca juga: Wamen LH Desak Pemkot Pekalongan Terapkan Surat Edaran Menteri LH untuk Cegah Kebakaran TPA
Pemerintah optimistis bahwa penanganan hukum yang independen, transparan, dan menjunjung tinggi due process of law akan mampu menyelesaikan permasalahan secara tuntas, sekaligus memperkuat tata kelola keamanan informasi dan penegakan hukum di Indonesia.(Yusuf)
