Mengurai Kemiskinan Strukturis dan Kemandirian Umat di Muktamar ke-35 NU

Presiden Prabowo Subianto memberikan pidato penutupan di hadapan para masyayikh NU.
Konsolidasi nasional: Presiden Prabowo Subianto saat menutup Muktamar ke-35 NU di Jombang, menegaskan pentingnya kolaborasi ormas keagamaan dalam pengentasan kemiskinan. (Foto: Dok. Humas Istana)
JOMBANGJejak News, Penguatan kerukunan sosial dan reaktivasi semangat gotong royong kini ditempatkan sebagai pilar doktrinal oleh pemerintah dalam mengakselerasi kesejahteraan serta pemberdayaan umat. Pesan ideologis ini ditegaskan secara eksplisit oleh Presiden Prabowo Subianto saat menutup secara resmi perhelatan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.
Di hadapan ribuan muktamirin, Kepala Negara memberikan apresiasi tinggi terhadap jalannya forum tertinggi organisasi Islam terbesar di dunia tersebut yang dinilai berlangsung dengan penuh kedamaian dan kedewasaan politik. Suasana guyub serta rukun yang diperlihatkan para peserta diharapkan mampu bertindak sebagai mercusuar moral bagi kehidupan berbangsa sekaligus modal sosial (social capital) yang tangguh.
“Selamat. Ini adalah contoh teladan organisasi masyarakat, Muktamar dengan guyub dan kita terima perbedaan serta dinamika yang sehat, damai, dan rukun,” ujar Presiden Prabowo di podium utama, Senin (31/8/2026).
Rekayasa Strategi Transformasi Bangsa
Lebih dari sekadar menghadiri ritual organisasi, Presiden Prabowo memanfaatkan momentum ini untuk memaparkan cetak biru transformasi bangsa yang tengah dinakhodai oleh pemerintahannya. Fokus utama dari arsitektur kebijakan tersebut murni diarahkan pada intervensi pengentasan kemiskinan ekstrem secara sistemik. Pemerintah, lanjutnya, membutuhkan kemitraan strategis dengan ormas keagamaan untuk menggerakkan mesin kemandirian ekonomi dari akar rumput.
“Jadi saya kira ini kewajiban kita bersama bahwa fokus perhatian dari strategi transformasi bangsa kita sekarang adalah bagaimana mengangkat sebanyak-banyaknya masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan,” tegas Presiden.
Dalam konseptualisasi tersebut, NU dipandang bukan sekadar lembaga keagamaan tradisional, melainkan sebuah kekuatan sosial makro (macro-social force). Sinergi antar-elemen bangsa menjadi syarat mutlak demi memastikan setiap warga negara memperoleh hak-hak dasarnya untuk hidup secara layak dan kompetitif di era global.
Memotong Rantai Eksploitasi Finansial
Presiden Prabowo juga menggarisbawahi bahwa pemberdayaan ekonomi umat tidak boleh berhenti pada tataran wacana akademis, melainkan harus menyentuh indikator-indikator kesejahteraan riil. Kehadiran negara yang berkolaborasi dengan struktur komunal seperti NU ditargetkan mampu membangun proteksi internal pada ekosistem ekonomi mikro, sehingga masyarakat kelas bawah terlindungi dari praktik eksploitatif lembaga keuangan informal.
“NU, ormas terbesar, sangat berkepentingan untuk kita saling bekerjasama dalam memastikan umat dan masyarakat bisa meraih tingkat hidup yang layak. Makan dengan layak, rumah layak, penghasilan tiap bulan yang cukup sehingga tidak perlu pinjam rentenir,” tutur Prabowo, yang disambut riuh tepuk tangan hadirin.
Upacara penutupan momentum historis ini turut dikawal oleh sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Menteri Agama Nasaruddin Umar beserta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, Gubernur Jawa Timur, Panglima TNI, Kapolri, serta para masyayikh dan jajaran syuriyah-tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
Reporter: Ananta Fathur | Editor: Ismail Saleh

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ARTIKEL TERKAIT

ARTIKEL TERBARU

Menu