JAKARTA — Jejak News, Menjadi bagian dari Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) senantiasa melampaui urusan baris-berbaris formal di lapangan upacara. Bagi jutaan pelajar di seantero negeri, posisi ini adalah puncak prestise sosiologis sekaligus bentuk pengabdian tertinggi kepada negara saat peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus.
Namun di balik disiplin militeristik dan pengorbanan fisik, negara dan sektor privat kini semakin rasional dalam mengapresiasi keringat para pemuda pengawal Sang Saka Merah Putih melalui skema honorarium, beasiswa, hingga jaminan masa depan.
Paskibraka bukanlah produk instan. Anggotanya dikurasi melalui sistem penyaringan ketat dan berlapis, mulai dari level kabupaten/kota, eskalasi ke tingkat provinsi, hingga puncaknya di tingkat nasional. Mereka yang berhasil menembus seleksi elite nasional tidak hanya membawa pulang kebanggaan daerah, melainkan juga hak atas kompensasi finansial yang diatur dalam regulasi pemusatan pendidikan dan pelatihan.
Merujuk pada cetak biru kebijakan kompensasi yang pernah diterapkan, anggota Paskibraka Nasional tercatat menerima honorarium bulanan berkisar Rp1,5 juta selama masa karantina dedikatif, ditambah dengan bonus apresiasi pasca-tugas yang sempat menyentuh angka Rp10 juta per personel pada tahun 2021.
Meskipun nominal riil tunjangan untuk formasi Paskibraka Nasional pada tahun anggaran 2026 ini belum dipublikasikan secara mendetail oleh otoritas terkait, pola apresiasi linear dipastikan tetap berjalan adaptif mengikuti fluktuasi kebijakan fiskal pemerintah terbaru.
Kehormatan yang melekat pada seragam Paskibraka nyatanya juga memantik atensi sektor swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk ikut mengintervensi kesejahteraan mereka lewat program kepedulian sosial. Sebagai contoh empiris, Tim Paskibraka Nasional pernah diganjar instrumen investasi masa depan berupa beasiswa tabungan emas oleh PT Pegadaian dengan nilai akumulatif mencapai Rp248 juta.
“Besaran honor dan bonus tersebut dapat berubah setiap tahun sesuai kebijakan pemerintah, namun peluang apresiasi eksternal dari lembaga non-pemerintah selalu terbuka lebar bagi mereka yang berprestasi di tingkat nasional.”
Sementara itu, dinamika berbeda terjadi di tingkat domestik daerah. Bagi personel Paskibraka yang bertugas di level kabupaten dan kota, postur kompensasi sangat bergantung pada kapasitas fiskal dan kebijakan subjektif dari masing-masing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Secara umum, penyerapan honorarium untuk Paskibraka daerah bergerak di angka Rp500 ribu hingga Rp1,5 juta per anggota, sebuah angka yang menegaskan bahwa nilai pengabdian di daerah sering kali harus berbenturan dengan keterbatasan ruang anggaran lokal.
Ketika negara mengonversi tetesan keringat para pengibar bendera menjadi angka-angka di buku tabungan, kita sedang melihat upaya mendepositokan rasa cinta tanah air. Namun, kehormatan tidak pernah benar-benar bisa dibeli dengan selembar cek, ia tumbuh dari tatapan khidmat jutaan mata warga negara saat Merah Putih perlahan bergerak naik menuju puncak tiang tertinggi kedaulatan.
Reporter:Mira Fitrianingsih Lesmana| Editor: ARMY
