JEJAK-NEWS.COM-Delegasi Pemerintah Republik Indonesia secara aktif memperjuangkan aspek keadilan iklim serta perlindungan kepentingan sektor kehutanan nasional dalam rangkaian sesi negosiasi Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (Conference of the Parties / COP31). Sebagai salah satu negara pemilik hutan tropis terbesar di dunia, Indonesia menegaskan bahwa peran krusial ekosistem hutan dalam menyerap emisi karbon global harus mendapatkan pengakuan dan dukungan pendanaan yang proporsional serta adil dari komunitas internasional.
Dalam forum perundingan teknis tersebut, perwakilan Indonesia memaparkan capaian konkret pengelolaan hutan lestari, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, rehabilitasi ekosistem mangrove, serta target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030. Delegasi Indonesia menekankan bahwa upaya konservasi hutan tidak dapat dipisahkan dari agenda pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat adat maupun warga lokal yang menggantungkan penghidupan di sekitar kawasan hutan.
Selain itu, Indonesia mendorong agar mekanisme pendanaan kehutanan dan perdagangan karbon internasional dirancang secara transparan, inklusif, dan bebas dari hambatan perdagangan sepihak yang kerap merugikan produk komoditas negara berkembang. Negara-negara maju didorong untuk merealisasikan komitmen pembiayaan iklim secara nyata tanpa membebani negara berkembang dengan persyaratan teknis yang diskriminatif.
Baca juga: Indonesia Perjuangkan Transisi Berkeadilan Tanpa Bebani Negara Berkembang di COP31
Pemerintah optimistis bahwa melalui diplomasi kehutanan yang terukur dan konsisten di meja negosiasi COP31, kedaulatan pengelolaan sumber daya alam Indonesia akan semakin terjaga sekaligus memberikan kontribusi signifikan bagi pengendalian perubahan iklim global dan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan.(Yusuf)




