JEJAK-NEWS.COM-Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggelar pertemuan koordinasi strategis bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) guna menyelaraskan Roadmap Perumahan 2025–2029. Pemetaan peta jalan ini menjadi fondasi utama dalam mengakselerasi pencapaian target penyediaan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di seluruh Indonesia.
Dalam pembahasan tersebut, Kementerian PKP dan Bappenas menyepakati penataan ulang strategi pembiayaan perumahan, penyediaan lahan strategis (land banking), serta penguatan skema insentif pemilikan rumah. Peta jalan periode 2025–2029 ini dirancang terintegrasi dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional guna memastikan keselarasan program perumahan nasional, termasuk program pembangunan 3 juta rumah.
Menteri PKP menekankan pentingnya simplifikasi regulasi perizinan dan skema kemitraan dengan sektor swasta, pengembang, serta perbankan guna memperluas akses kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi. Selain itu, aspek kualitas bangunan, ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), serta aksesibilitas terhadap transportasi publik menjadi prioritas utama penataan kawasan permukiman modern.
Baca juga: Program Ustadz Punya Rumah, Kemenag Hadirkan Skema Kredit Khusus Bagi Pendidik Pesantren
Sinergi yang solid antara Kementerian PKP dan Bappenas diharapkan mampu menjawab tantangan backlog perumahan secara terstruktur. Pemerintah optimistis pelaksanaan roadmap yang terukur ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja baru di sektor konstruksi, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia secara menyeluruh.(Yusuf)
