JEJAK-NEWS.COM-Pemerintah mengubah paradigma penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tanah air secara fundamental. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi memutuskan untuk membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Lembaga baru ini dirancang khusus guna memperkuat mitigasi, restorasi, serta pencegahan karhutla yang berfokus langsung dari tingkat desa dan kawasan rawan.
Keputusan strategis ini diambil menyusul evaluasi mendalam terhadap siklus tahunan karhutla. Dalam arahannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa penanganan bencana kebakaran hutan tidak boleh lagi bersifat reaksioner atau hanya fokus pada pemadaman saat api sudah membesar. Melalui BPGMN yang berada langsung di bawah koordinasi presiden, pemerintah mengintegrasikan pendekatan ilmiah, teknologi deteksi dini berbasis kecerdasan buatan, serta pelibatan aktif masyarakat lokal.
Fokus utama operasional BPGMN diarahkan pada enam provinsi prioritas yang memiliki luas kawasan gambut signifikan, seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Pemerintah menyadari bahwa masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan gambut dan mangrove memiliki sense of belonging (rasa memiliki) yang tinggi terhadap lingkungan sekitar. Oleh karena itu, penguatan kapasitas warga desa—termasuk optimalisasi kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA)—dijadikan garda terdepan dalam deteksi dan pencegahan potensi titik api sejak dini.
Selain aspek pencegahan berbasis desa, BPGMN juga akan diisi oleh para ilmuwan, pakar, serta tenaga profesional yang didukung dengan alokasi anggaran memadai. Langkah revolusioner ini diharapkan mampu menghentikan kerugian ekologis, sosial, dan ekonomi akibat karhutla secara permanen sekaligus menjaga kelestarian ekosistem gambut dan mangrove nasional dalam jangka panjang.(Yusuf)
