TANGERANG –Jejak News, Infrastruktur jalan bukan sekadar hamparan aspal, melainkan urat nadi yang mengalirkan denyut perekonomian dan mobilitas sosial masyarakat. Sadar akan peran krusial tersebut, Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) terus mematangkan sistem pemeliharaan aset publik berbasis data ilmiah yang presisi.
Langkah ini diambil guna memastikan bahwa setiap rupiah anggaran daerah yang dikucurkan mampu memberikan dampak masif (level of services) yang optimal bagi warga kota.
Kepala DPUPR Kota Tangerang, Taufik Syahzaini, menegaskan bahwa evaluasi terhadap kelaikan jalan dilakukan secara berkala dan terstruktur. Menggunakan pendekatan teknologi, DPUPR mengadopsi sistem Provincial/Kabupaten Road Management System (PKRMS). Algoritma yang dikembangkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum ini menjadi instrumen teknis utama dalam memotret kondisi riil jalan dan jembatan secara objektif.
“Setiap tahun kita melakukan penilaian kondisi jalan. Kondisi ruas jalan kita evaluasi, kita nilai, dan itu menjadi dasar perencanaan kita di tahun berikutnya atau mungkin nanti di anggaran perubahan,” ujar Taufik saat diwawancarai pada Senin (31/8/2026).
Logika Penganggaran Berbasis Data
Berdasarkan audit infrastruktur terbaru, DPUPR mengidentifikasi sekitar 16 persen ruas jalan di Kota Tangerang berada dalam kondisi rusak sedang hingga rusak berat. Angka 16 persen inilah yang kemudian dikunci ke dalam peta jalan (roadmap) mitigasi untuk segera dieksekusi melalui program rekonstruksi maupun pemeliharaan berkala.
Namun, Taufik menambahkan, parameter yang digunakan tidak tunggal. DPUPR memadukan tingkat kerusakan fisik dengan variabel kontribusi ekonomi. Ruas jalan yang memegang peran vital sebagai penghubung pusat-pusat perdagangan, kawasan industri, serta jalur logistik akan mendapatkan insentif penanganan lebih awal.
“Fungsi ruas jalan tersebut menjadi penghubung perekonomian. Dari situlah kita selalu menilai kondisi jalan dan itu menjadi prioritas penanganan,” urai Taufik. Jalur-jalur dengan intensitas lalu lintas tinggi, terutama yang kerap dilalui kendaraan bertonase besar pengangkut logistik, menjadi perhatian utama demi mencegah efek domino kelumpuhan ekonomi lokal.
Komitmen tersebut kini mulai mewujud di lapangan. Sejumlah transformasi fisik di beberapa titik krusial terus dikebut. Beberapa di antaranya meliputi Jalan M. Toha, Jalan Iskandar Muda, Jalan Sintanala, Jalan Marsekal Suryadarma, hingga koridor terbaru yang kini mulai disentuh alat berat, yakni Jalan Garuda Benda.
Partisipasi Publik sebagai Sensor Sosial
Di balik pendekatan teknokratis PKRMS, DPUPR Kota Tangerang tidak menempatkan masyarakat hanya sebagai konsumen pasif pembangunan. Taufik menyatakan bahwa ruang partisipasi publik dibuka selebar-lebarnya sebagai sistem monitoring sekunder. Dinamika di lapangan seringkali berubah lebih cepat pasca-evaluasi tahunan dilakukan, di sinilah informasi warga bertindak sebagai sensor sosial yang real-time.
“Semakin banyak informasi dari masyarakat, lebih bagus, karena memang bagaimana kita menjaga level of services jalan ini bisa terus dijaga,” pungkas Taufik, menutup penjelasannya dengan optimisme kolaboratif antara negara dan warga.
Reporter: Jhony Harahap | Editor: Armand
