TANGERANG — JEJAK-NEWS.COM, Krisis hidrometeorologi akibat musim kemarau ekstrem di wilayah Kabupaten Tangerang kini berada pada level yang kian mengkhawatirkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang melaporkan sebanyak 13 kecamatan kini resmi terdampak krisis air bersih. Gelombang panas dan nihilnya curah hujan ini telah berdampak langsung pada kelangsungan hidup sedikitnya 6.260 jiwa atau setara dengan 1.565 Kepala Keluarga (KK) yang tersebar di 64 desa dan kelurahan.
Kepala BPBD Kabupaten Tangerang, Achmad Taufik, memaparkan bahwa wilayah geografi terdampak kekeringan terus meluas secara masif sejak bencana ini mulai mengintai pada Mei 2026 lalu. Berdasarkan prediksi meteorologi, kondisi gersang ini diperkirakan masih akan terus berlanjut hingga Oktober 2026 mendatang.
“Kekeringan dan kelangkaan air bersih saat ini sudah melanda 13 kecamatan di Kabupaten Tangerang yang mencakup 64 desa atau kelurahan. Dampak dari kemarau panjang ini memicu rentetan masalah serius, mulai dari krisis air bersih, meningkatnya frekuensi kebakaran lahan, hingga potensi puso atau gagal panen pada sektor pertanian lokal,” ungkap Achmad Taufik dalam keterangannya pada Rabu, 5 Agustus 2026.
Adapun 13 kecamatan yang kini masuk dalam peta zona merah kekeringan meliputi: Kecamatan Tigaraksa, Legok, Jambe, Panongan, Rajeg, Kronjo, Curug, Kelapa Dua, Cikupa, Sukadiri, Balaraja, Mekar Baru, dan Pagedangan.
Kondisi memprihatinkan salah satunya terlihat jelas di Kecamatan Tigaraksa. Sedikitnya terdapat 700 KK di wilayah pusat pemerintahan kabupaten ini yang harus berjuang keras mendapatkan air bersih sejak dua bulan terakhir. Puluhan warga yang didominasi oleh ibu rumah tangga terpaksa mengantre berjam-jam demi mendapatkan kucuran bantuan air dari armada tangki BPBD.
Ayi Fatimah, salah seorang warga Desa Pasir Bolang, Kecamatan Tigaraksa, menuturkan bahwa sumur-sumur gali yang menjadi tumpuan utama sumber air warga parah mengering. Debit air yang keluar dari pompa sudah tidak lagi mampu mencukupi kebutuhan dasar sanitasi harian.
“Sudah dua bulan kering. Air di sumur gali ada tapi kecil sekali keluarnya, tidak cukup. Selama dua bulan ini kami baru sekali dapat bantuan air bersih gratis. Untuk masak dan minum, terpaksa setiap hari beli 3 sampai 4 air galon isi ulang. Pengeluaran tambahan bisa Rp15 ribu sampai Rp20 ribu sehari, itu berat sekali bagi kami,” keluh Ayi Fatimah saat ditemui pada Selasa, 4 Agustus 2026.
Sementara itu, Kapolsek Tigaraksa AKP I Made Artana merinci bahwa di wilayah hukumnya terdapat lima desa dan kelurahan yang mengalami dampak kekeringan paling parah, yakni Desa Kadu Agung, Margasari, Pasir Bolang, Pasir Nangka, dan Desa Cileles. Pihak Polsek bersama Koramil terus melakukan pendataan berkala agar distribusi logistik air bisa tepat sasaran.
Menyikapi eskalasi krisis yang terus meluas, BPBD Kabupaten Tangerang mengeklaim terus membangun sinergi taktis lintas instansi secara maraton. Distribusi air bersih digulirkan secara bergantian dengan melibatkan armada tangki dari Palang Merah Indonesia (PMI), Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman (Perkim), Perumda Air Minum (PDAM) Tirta Kerta Raharja, hingga bantuan dari korporasi swasta.
“Alhamdulillah, pergerakan tangki bantuan air bersih bersama Perkim, PMI, dan swasta terus berjalan untuk memenuhi titik-titik krisis. Namun, kami tetap mengimbau masyarakat untuk menggunakan air secara bijak dan hemat selama masa kemarau ekstrem ini berlangsung,” pungkas Taufik.
Ketika ribuan warga di pusat wilayah penyangga ibu kota harus berbaris di bawah terik matahari demi mengantre seember air bersih, kita sedang dihadapkan pada kenyataan pahit tentang kegagalan mitigasi ekologis.
Krisis air bersih yang melanda belasan kecamatan di Kabupaten Tangerang ini bukanlah sekadar cerita tahunan tentang datangnya musim kemarau, melainkan manifestasi dari pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan. Sumur-sumur warga yang mengering di pedesaan adalah alarm keras bahwa air tanah kita telah terkuras habis dan dieksploitasi oleh masifnya alih fungsi lahan dan industrialisasi tanpa kendali, meninggalkan rakyat kecil dalam kubangan kerentanan sosial yang akut.
Ironi terbesar muncul ketika para ibu rumah tangga harus merogoh kocek lebih dalam dari pendapatan mereka yang pas-pasan hanya untuk membeli beberapa galon air demi menyambung hidup anak-anak mereka. Air, yang sejatinya merupakan hak asasi paling mendasar yang dijamin oleh konstitusi, kini bertransformasi menjadi barang mewah yang harus dibeli dengan harga mahal di tengah kemarau panjang.
Bantuan tangki darurat dari BPBD atau PMI memang menenangkan dahaga sesaat, namun itu hanyalah perban darurat di atas luka struktural yang menganga. Tanpa adanya kebijakan radikal dari pemerintah daerah untuk memulihkan kawasan resapan air, menertibkan eksploitasi air tanah komersial, dan memperluas jaringan air perpipaan ke pelosok desa, maka setiap kali musim kemarau datang, rakyat akan selalu dipaksa mengemis kepada alam atas hak yang seharusnya disediakan oleh negara.
Reporter: Mira Fitrianingsih| Editor: ARMY
