JEJAK-NEWS.COM-Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan bahwa proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan momentum strategis untuk memperkuat akuntabilitas serta mengevaluasi efektivitas pengelolaan anggaran di lingkungan kementerian. Langkah pengawasan ini dinilai esensial guna memastikan setiap rupiah uang negara dimanfaatkan secara transparan, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.
Dalam berbagai kesempatan evaluasi anggaran, Kemendagri terus mendorong seluruh satuan kerja di bawahnya untuk bersikap kooperatif dan proaktif dalam menyediakan data serta dokumen pendukung yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa. Keterbukaan informasi dan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan menjadi pilar utama dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih secara konsisten pada tahun-tahun sebelumnya.
Hasil temuan maupun rekomendasi konstruktif dari BPK selanjutnya akan dijadikan bahan perbaikan internal untuk menutup celah potensi penyimpangan serta meningkatkan efisiensi birokrasi. Melalui tata kelola keuangan yang semakin bersih, akuntabel, dan profesional, pemerintah berharap kualitas pelayanan publik dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun pusat dapat terus meningkat dari waktu ke waktu.(Yusuf)
Baca juga: Menteri PKP Perkuat Tata Kelola Program Perumahan Bersama BPK
