JAKARTA, Jejak News — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kritik tajam terkait ketergantungan sektor komoditas nasional terhadap intervensi pasar global. Saat berpidato dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19, Kepala Negara mengungkapkan kekesalannya lantaran komoditas strategis seperti nikel Indonesia selama ini harganya masih didikte oleh negara lain.
Presiden menegaskan bahwa praktik tersebut tidak boleh lagi berlanjut dan menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk segera merumuskan standardisasi harga mandiri.
“Kenapa nikel kita ditentukan harganya oleh negara lain, tidak boleh,” ujar Presiden Prabowo dengan nada tinggi di hadapan anggota dewan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Dobrak Tradisi dan Pasang Target Pertumbuhan 6,5 Persen
Pidato ini mencetak sejarah baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Untuk pertama kalinya, seorang Presiden memaparkan langsung “Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027” di depan sidang paripurna DPR. Langkah berani ini diambil di tengah situasi ekonomi domestik yang sedang menghadapi tekanan berat akibat gejolak nilai tukar rupiah dan pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
Dalam dokumen KEMPPKF RAPBN 2027 tersebut, Pemerintah memasang target indikator ekonomi makro yang cukup optimistis namun tetap terukur:
- Pertumbuhan Ekonomi: Ditargetkan mampu melesat di kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen pada tahun 2027.
- Laju Inflasi: Pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas daya beli dengan target inflasi di angka 1,5 persen hingga 3,5 persen.
- Nilai Tukar Rupiah: Menghadapi volatilitas dolar AS, rupiah dipatok berada pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS.
“Strategi fiskal dan moneter kita haruslah strategi yang mampu untuk menjaga nilai tukar kita tetap stabil terhadap mata uang dunia,” tegas Prabowo.
Postur Anggaran dan Komitmen Tekan Defisit
Selain menetapkan asumsi dasar ekonomi makro, Presiden Prabowo juga merinci proyeksi postur APBN untuk tahun anggaran mendatang demi menjaga keberlanjutan fiskal yang sehat. Pemerintah menargetkan pendapatan negara berada di kisaran 11,82 hingga 12,40 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Sementara itu, pagu belanja negara dirancang pada angka 13,62 hingga 14,80 persen dari PDB. Dengan postur tersebut, defisit anggaran direncanakan akan tetap dijaga ketat pada batas aman, yakni di kisaran 1,8 hingga 2,4 persen dari PDB.
“Kita akan berjuang terus untuk menekan dan memperkecil defisit,” pungkas Presiden, menutup komitmennya dalam memperkuat fundamental ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
Langkah strategis menetapkan harga komoditas secara mandiri ini diharapkan menjadi katalisator utama dalam memperkuat posisi tawar hilirisasi industri Indonesia di kancah internasional.
Pewarta: Mira Fitrianingsih Lesman
Editor: Ismail Saleh
Editor: Ismail Saleh
