LOMBOK BARAT — Jejak News, Langkah konkret untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi terus digalakkan di sektor infrastruktur kerakyatan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, meresmikan peluncuran Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk Regional Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Maluku Utara. Acara ini dipusatkan secara simbolis di Posyandu Anggrek, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, pada Selasa (19/5).
Peluncuran program pembenahan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah ini tidak hanya sekadar seremonial. Kementerian PKP secara resmi mengintegrasikan sistem Pemilihan Toko Terbuka (PTT). Instrumen baru ini dirancang khusus sebagai benteng transparansi dan akuntabilitas agar dana stimulan pembangunan rumah benar-benar tersalurkan secara efektif tanpa kebocoran anggaran.
Komitmen Antikorupsi dan Efisiensi 11 Persen
Dalam pidatonya, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa penerapan sistem PTT menjadi strategi krusial dalam memotong rantai birokrasi yang rawan kongkalikong dalam pengadaan bahan bangunan. Melalui sistem terbuka ini, pemilik toko bangunan lokal bersaing secara sehat, jujur, dan terpantau langsung oleh publik.
“Sistem PTT dilakukan selain berguna untuk efisiensi anggaran, juga dapat digunakan kembali untuk kepentingan rakyat dengan cara yang transparan, baik, benar, dan antikorupsi,” ujar Maruarar di hadapan para kepala daerah dan penerima manfaat.
Uji coba sistem ini di wilayah Nusa Tenggara Barat terbukti membuahkan hasil positif dengan mencatatkan efisiensi anggaran negara hingga 11 persen. Maruarar berharap kelebihan anggaran dari hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan kembali untuk menambah kuota dan memperluas cakupan bantuan bedah rumah bagi warga miskin lainnya.
Proses pemilihan terbuka di lokasi dipimpin langsung oleh Kepala Pusat Pengembangan SDM Kementerian PKP, Iriyanto, selaku penanggung jawab. Sejumlah penyedia komoditas material lokal yang terlibat aktif dalam transparansi proyek ini antara lain TB. Surya Anugerah, UD. Geria Bangunan Mandiri, dan TB. Usaha Baru.
Sinergi Pusat-Daerah Dorong Pemerataan Indonesia Timur
Agenda peluncuran ini dihadiri oleh jajaran elite pemerintahan daerah, di antaranya Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal, Gubernur NTT Emmanuel Laka Lena, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, serta Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini. Kehadiran para kepala daerah ini menandai komitmen kuat dalam mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah Indonesia Timur.
Di sela acara, Menteri PKP berkesempatan melakukan dialog virtual dengan para pelaksana teknis di wilayah terluar, termasuk Kabupaten Tanimbar, Maluku. Maruarar memberikan suntikan moral agar segenap aparatur daerah konsisten menjaga amanah rakyat. “Tanimbar menyala ya, terus perjuangkan rakyat dan kawal semua program-program yang pro rakyat bersama Anggota Komisi V,” serunya secara daring.
Secara volume, program peningkatan kualitas hunian di Provinsi NTB pada tahun anggaran 2026 ini mendapatkan total alokasi sebesar 6.918 unit rumah, dengan 5.416 unit di antaranya telah lolos tahap inventarisasi dan verifikasi faktual. Khusus untuk wilayah Kabupaten Lombok Barat, kuota yang dikucurkan mencakup 627 unit rumah dengan 576 unit yang sudah terverifikasi siap dibangun menjadi hunian layak.
Pewarta: Suryadi | Editor: Ismail Saleh
