TANGERANG, Jejak News— Di atas kertas, jarak antara rumah IMH (15)di Kelurahan Periuk dengan gerbang SMAN 15 Kota Tangerang hanya membentang sejauh 362 meter. Secara nalar regulasi zonasi, angka di bawah setengah kilometer tersebut adalah garansi keselamatan bagi seorang anak untuk mengakses hak pendidikannya. Namun, layar digital sistem Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Provinsi Banten berkata lain.
Pada Rabu, 17 Juni 2026, tepat pukul 00:07 WIB, sebuah kalimat kaku muncul di layar: “BELUM DITERIMA.”
Kasus IMH, alumni SMP Negeri 27 Kota Tangerang ini, membuka kotak pandora mengenai dugaan adanya cacat logika algoritma dan buramnya transparansi data pada sistem SPMB tahun ini. Ilham tidak sedang menuduh panitia melakukan kecurangan. Lewat surat sanggahan resmi yang dilayangkannya, ia hanya menuntut satu hal yang menjadi hak setiap warga negara dalam alam demokrasi: klarifikasi dan keterbukaan data
Benturan Kebijakan vs Eksekusi Algoritma
Para pengamat dan praktisi pendidikan melihat ada dua kejanggalan fundamental dalam sistem penyaringan yang menolak Ilham.
Pertama, adanya indikasi “pencampuran” logika jalur seleksi. Berdasarkan Panduan SPMB Provinsi Banten 2026, terdapat garis demarcation yang tegas: Jalur Domisili Lingkungan Sekolah menggunakan batas ketat radius 500 meter, sedangkan Jalur Domisili Wilayah (jalur yang diambil Ilham) murni menggunakan prinsip prioritas jarak terdekat tanpa batasan minimal. Jika sistem secara generalisir menerapkan batas 500 meter sebagai “pintu mati” tanpa melihat klaster jalurnya, maka asas objektifitas seleksi dipastikan cacat sejak dalam pikiran.
Kedua, dugaan inversi atau pembalikan prioritas. Secara hierarki, aturan Domisili Wilayah diatur melalui tiga lapis penyaringan:
-
- Jarak terdekat dari sekolah.
- Usia calon peserta didik yang lebih tua.
- Waktu pendaftaran yang lebih awal.
Dengan jarak yang hanya 362 meter dan waktu pendaftaran di menit-menit awal pergantian hari (00:07 WIB), secara matematis Ilham memegang keunggulan absolut pada parameter pertama dan ketiga. Logika publik akan cidera jika di kemudian hari ditemukan data bahwa pendaftar dengan jarak di atas 362 meter justru melenggang lolos, sementara yang dekat tereliminasi.
Dinding Tebal Transparansi Data
Persoalan PPDB dari tahun ke tahun selalu bermuara pada satu hal: ruang gelap informasi. Dalam kasus SMAN 15 Kota Tangerang ini, publik disajikan pemandangan “transparansi nol” pada dua titik krusial.
Sistem SPMB terkesan menyembunyikan titik koordinat riil yang dibaca oleh satelit mereka. Ilham dan orang tuanya tidak diberikan akses untuk mencocokkan apakah pinpoint lokasi yang dihitung sistem sinkron dengan koordinat resmi yang tertera pada Kartu Keluarga (KK).
Di era transformasi digital, kesalahan pengukuran —error measurement— akibat salah plot lokasi atau kegagalan sinkronisasi data dilingkup dinas terkait adalah hal yang lumrah terjadi, namun fatal akibatnya jika tidak bisa diaudit.
Selain itu, permohonan untuk melihat “data pembanding” seperti daftar jarak 5 hingga 10 pendaftar terakhir yang lolos di jalur tersebut, hingga kini masih tertutup rapat. Tanpa adanya pembanding dan kejelasan sisa kuota, masyarakat dipaksa menerima hasil final dari sebuah “kotak hitam” bernama sistem tanpa bisa menguji akuntabilitasnya.
Kegaduhan PPDB di SMAN 15 Kota Tangerang ini bukan sekadar urusan teknis administrasi atau erornya sebuah aplikasi. Ini adalah demonstrasi dari apa yang disebut sebagai intellectual bankruptcy—kebangkrutan berpikir dalam birokrasi pendidikan kita. hal ini juga memancing respon sejumlah Aktivis pegiat kebijakan hukum pemerintah, dan sejumlah Advokat
Ketua Forum lembaga Indonesia , Armand, mengatakan “Sistem zonasi itu filosofinya adalah mendekatkan anak pada ruang belajarnya, menegakkan keadilan spasial. Tapi ketika algoritma digital dirancang secara buram, ia berubah menjadi mesin penggusur hak-hak sipil.” ujarnya.
Lebih lanjut Ia menambahkan “Negara memenjarakan masa depan seorang anak di dalam algoritma yang autis, yang tidak bisa diajak berdialog, yang titik koordinatnya disembunyikan seolah-olah itu rahasia intelijen negara”.
Hal senada juga dikatakan Herman Ketua Umum JAPRI yang juga Praktisi hukum
“Bagaimana mungkin jarak 360 meter kalah oleh sistem yang tidak berwujud? Ini membuktikan bahwa teknologi di tangan birokrasi yang malas tidak membebaskan manusia, melainkan mengkristalkan ketidakadilan. Transparansi itu bukan lipstik formalitas atau sekadar dashboard penuh warna”, geramnya
Ditempat terpisah Irawan, Ketua Umum Libra yang Pendiri LBH Libra mengungkapkan “Transparansi adalah kemampuan publik untuk menginterogasi data mentah yang dipegang oleh penguasa”.
“Jika satu angka koordinat yang salah dibiarkan tanpa ruang klarifikasi, maka sesungguhnya negara sedang melakukan malapraktik kebudayaan, yakni menggagalkan masa depan manusia demi menyelamatkan muka sebuah sistem yang cacat.” Pungkasnya
Reporter: Ananta Fathur
Editor: Ismai Saleh
Editor: Ismai Saleh
