Gubernur Banten, Andra Soni, menghadiri pembukaan Rapat Kerja (Raker) APPSI 2026 di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, pada Kamis (16/07/2026). Dalam forum strategis yang dibuka resmi oleh Wamendagri Bima Arya Sugiarto tersebut, Pemprov Banten secara tegas menyatakan dukungannya terhadap dua isu krusial nasional, yakni akselerasi pemberdayaan UMKM dan optimalisasi tata kelola pajak air permukaan demi kelestarian ekologis serta penguatan fiskal daerah.
LOMBOK BARAT, Jejak News— Jajaran kepala daerah dari seluruh penjuru Nusantara berkumpul di Pulau Seribu Masjid untuk merumuskan ulang peta jalan otonomi daerah. Gubernur Banten, Andra Soni, hadir langsung memberikan kontribusi pemikiran dalam pembukaan Rapat Kerja (Raker) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) tahun 2026 yang diselenggarakan di Hotel Aruna Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Kamis (16/07/2026).
Prosesi pembukaan forum bergengsi ini ditandai secara simbolis lewat pemukulan instrumen musik tradisional Sasak, gendang beleq, oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto.
Ditemui di sela-sela jalannya raker, Gubernur Banten Andra Soni menggarisbawahi bahwa Provinsi Banten menaruh perhatian ekstra pada dua fokus utama yang diangkat dalam Raker APPSI kali ini, yaitu pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta formulasi pajak air permukaan.
Bagi Andra, UMKM adalah katup penyelamat ekonomi lokal yang terbukti ampuh menyerap limpahan tenaga kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan regional. Sementara terkait regulasi pajak air permukaan, sebagai pemimpin dari salah satu provinsi industri terbesar di Indonesia, Andra memandang isu ini melampaui urusan target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Hari ini saya mengikuti Pembukaan Raker APPSI yang dibuka oleh Pak Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Pemprov Banten mendukung Raker APPSI yang fokus membahas pemberdayaan UMKM serta pajak air permukaan. Provinsi Banten sebagai daerah industri memandang isu air permukaan ini menyangkut kepentingan masyarakat luas dan kelestarian lingkungan,” tegas Andra Soni secara eksplisit.
Membacakan arahan dan salam dari Mendagri Tito Karnavian yang berhalangan hadir lantaran jadwal sidang di Komisi II DPR RI, Wamendagri Bima Arya Sugiarto memetakan anatomi kepemimpinan daerah masa kini. Bima Arya memperingatkan para gubernur mengenai adanya lima tantangan makro yang kian rumit: faktor geopolitik global, sinkronisasi kebijakan nasional (seperti Koperasi Desa/Kopdes dan desa nelayan), penguasaan algoritma media modern, hingga risiko tinggi terjebak dalam persoalan hukum.
“Kelima, harus superhati-hati dengan jebakan hukum karena ada KPK, Bareskrim, dan Kejaksaan. Saat ini berselancar di antara lima tantangan ini tidak mudah. Oleh karena itu, para kepala daerah harus sering berkumpul dan berkoordinasi,” papar Bima Arya mengingatkan.
Kemendagri juga mengingatkan status dualisme fungsional seorang gubernur; bukan sekadar kepala daerah otonom, melainkan perpanjangan tangan (wakil) pemerintah pusat di daerah. Gubernur dituntut memimpin langsung efisiensi anggaran, mengurai konflik batas wilayah, serta menjalin relasi konstruktif—bukan transaksional—dengan jajaran Forkopimda di wilayah masing-masing.
Senada dengan hal itu, Ketua Umum APPSI sekaligus Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’oed, mengapresiasi kehadiran para sejawatnya. Ia menegaskan APPSI adalah rumah besar sekaligus jembatan komunikasi vertikal dan horisontal untuk menghasilkan rekomendasi aplikatif bagi pembangunan Indonesia yang berkelanjutan.
Reporter: LIMBONG| Editor: Ismail Saleh
