JN-Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) resmi memperkuat koordinasi nasional dalam rangka penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) tahun 2026. Langkah ini diambil guna memastikan kesiapan seluruh instansi terkait sebelum memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi akan menantang di beberapa wilayah prioritas.
Rapat koordinasi yang digelar pada Selasa (03/03/2026) ini menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta TNI/Polri dalam menjalankan strategi pencegahan, pemadaman, hingga penegakan hukum bagi pelaku pembakaran lahan. Wilayah dengan lahan gambut luas, seperti Provinsi Riau, menjadi salah satu fokus utama dalam pemantauan titik panas (hotspot) tahun ini.
“Koordinasi terpadu sangat krusial untuk memastikan keselarasan langkah antara operasi pencegahan di tingkat tapak hingga operasi pemadaman udara jika diperlukan. Kita ingin memastikan tahun 2026 ini Indonesia minim bencana asap,” tegas pihak Kemenko Polkam dalam keterangan persnya.
Selain memperkuat personel di lapangan, pemerintah juga mengoptimalkan teknologi modifikasi cuaca dan digitalisasi pemantauan satelit untuk deteksi dini. Masyarakat diimbau untuk turut aktif dalam menjaga lingkungan dan tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar demi kepentingan bersama.(Yonex)
