JN-Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mendukung penuh langkah Pemerintah Indonesia dalam memperkuat kerja sama politik dan keamanan kawasan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-47 ASEAN dan KTT Terkait Lainnya yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 26–29 Oktober 2025.
Menko Polkam Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, yang turut mendampingi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, menyampaikan bahwa pelaksanaan KTT ASEAN kali ini berjalan lancar dan menghasilkan sejumlah kesepahaman strategis antarnegara anggota.
“KTT ke-47 ASEAN yang dilaksanakan di Kuala Lumpur, Malaysia, baru saja selesai. Beberapa pertemuan dipimpin langsung oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto,” ujar Menko Djamari usai penutupan KTT, Selasa (28/10/2025).
Baca juga: Menhan Sjafrie: Kapal Selam Otonomous (KSOT) 100% Desain Anak Bangsa
Ia menjelaskan, ada empat isu utama yang menjadi fokus pembahasan para pemimpin ASEAN. Pertama, diterimanya secara resmi Timor Leste sebagai anggota ke-11 ASEAN dengan penandatanganan Deklarasi tentang Penerimaan Timor Leste pada 26 Oktober 2025. Proses panjang selama 14 tahun ini mendapat dukungan penuh dari Indonesia.
Kedua, negara-negara ASEAN sepakat memperkuat kerja sama pemberantasan online scam dan perjudian daring yang diakui sebagai kejahatan transnasional karena berdampak pada stabilitas keamanan dan ekonomi kawasan. Ketiga, ASEAN mendorong kolaborasi dalam pengembangan Artificial Intelligence (AI) dengan prinsip etika dan tanggung jawab sosial.
“AI punya potensi besar untuk transformasi ekonomi dan sosial di kawasan, tapi juga membawa risiko keamanan. Karena itu, para pemimpin ASEAN sepakat memperkuat koordinasi dan tata kelola agar teknologi ini digunakan secara bertanggung jawab,” tutur Menko Djamari.
Baca juga: Wamendiktisaintek: Penguatan Karakter dan Ketahanan Digital, Kunci Masa Depan Indonesia di Era AI
Sementara isu keempat menyoroti penyelesaian Code of Conduct (CoC) di Laut Cina Selatan untuk memastikan kawasan tetap damai dan stabil, sesuai norma dan hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982.
“CoC menjadi pedoman penting bagi negara ASEAN dan RRT agar Laut Cina Selatan dapat dimanfaatkan secara aman dan damai. Indonesia turut berperan aktif dalam proses ini,” ujarnya.
Selain isu-isu utama tersebut, Menko Djamari menambahkan bahwa ASEAN juga membahas penguatan kemitraan strategis dengan sejumlah mitra wicara.(R/IMH)
