JEJAK-NEWS,COM-Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menegaskan komitmen penuhnya untuk mengawal pemenuhan hak-hak pendidik dan guru penyandang disabilitas dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Dukungan ini bertujuan untuk mewujudkan ekosistem pendidikan inklusif serta memberikan kesetaraan kesempatan kerja dan akses fasilitas pendukung yang memadai bagi seluruh guru.
Dalam pembahasan strategis bersama pihak-pihak terkait, Kemenko PMK menekankan bahwa regulasi pendidikan nasional yang baru harus secara eksplisit menjamin perlindungan profesi, keadilan kriteria rekrutmen, penyesuaian fasilitas sarana prasarana sekolah, hingga akses pelatihan peningkatan kapasitas yang ramah disabilitas. Langkah ini dianggap krusial agar tidak ada lagi diskriminasi terhadap para pengajar disabilitas di berbagai jenjang pendidikan.
Selain itu, Kemenko PMK mendoromg kementerian teknis dan pemerintah daerah untuk memastikan penyediaan reasonable accommodation (akomodasi yang layak) di lingkungan sekolah maupun lembaga pelatihan perguruan tinggi. Penyelarasan pasal-pasal dalam RUU Sisdiknas ini diharapkan dapat memperkuat regulasi pendukung yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Baca juga: Kabaharwathan Kemhan Pimpin Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026
Pemerintah optimistis bahwa melalui pengintegrasian pasal-pasal pemenuhan hak guru penyandang disabilitas secara tegas dalam RUU Sisdiknas, iklim pendidikan nasional akan semakin inklusif, berkeadilan, serta mampu mengoptimalkan potensi seluruh insan pendidik tanpa terkecuali.(Yusuf)
