Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan tertutup 2,5 jam di Istana, Selasa (10/11/2026). Gibran juga memohon diberi kesempatan membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya lewat PTUN, di tengah putusan MK dan MA yang sudah final.
JAKARTA— JEJAK-NEWS.COM, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto, dalam pertemuan tertutup selama 2,5 jam di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Baca juga: Bareskrim Tetapkan 3 Tersangka Sadap Presiden Prabowo, Operasi Senyap 72 Jam
Dalam pertemuan itu, Gibran juga memohon diberi kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Permohonan itu disampaikan Gibran di tengah dinamika putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikan yang menjadi dasar penyetaraan ijazah setingkat SMA.
Diketahui, MA telah mengabulkan permohonan kasasi dan menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan Setara SMA atas nama Gibran tidak sah dan batal demi hukum.
Baca juga: MA Nyatakan Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Tidak Sah, Mahfud: Berlaku Surut
Sementara MK dalam pertimbangannya menyebut tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo tidak menolak niat tersebut dan hanya memberikan sejumlah saran kepada Gibran.
Menanggapi perkembangan itu, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Global Strategis Analisis Indonesia (LKGSAI), Armand, menyatakan keputusan tersebut sudah final dan keinginan Wapres Gibran untuk dikaji sudah terlambat.
“Jadi begini, Gibran bilang: ‘Beri saya kesempatan untuk membuktikan ijazah saya di PTUN.’ Saya jawab: ‘Mas Gibran, PTUN itu bukan tempat untuk mengulang sejarah. PTUN itu tempat untuk menguji keputusan. Kalau keputusannya sudah dibatalkan MA, ya sudah batal.'”
“Ini bukan soal Gibran baik atau tidak baik. Ini soal logika hukum yang sedang bicara.”
“Kalau MK sudah bilang final dan mengikat, MA sudah bilang surat keterangan itu batal demi hukum, lalu apa lagi yang mau dibuktikan di PTUN? Mau membuktikan apa? Membuktikan bahwa putusan final itu belum final? Itu namanya fiksi hukum.”
“Ini yang saya sebut kecerdasan yang datang terlambat. Bukan terlambat karena tidak punya ijazah. Tapi terlambat karena baru mau membuktikan setelah palu sudah diketok.”
“Logika publik itu sederhana: Bukti itu diajukan sebelum putusan, bukan sesudah putusan. Kalau bukti diajukan sesudah putusan final, itu bukan pembuktian. Itu namanya penyesalan yang dikasasi.”
“Gibran ingin mundur. Itu sikap kesatria. Saya hargai. Tapi Gibran juga ingin membuktikan. Itu sikap yang benar, tapi waktunya sudah lewat.”
“Hukum tidak bekerja dengan niat baik. Hukum bekerja dengan tenggat waktu. Dan tenggat itu, sudah lewat.”
“Jadi pertanyaannya bukan lagi: ‘Apakah ijazahnya asli?’ Pertanyaannya adalah: ‘Kenapa baru sekarang mau membuktikan sesuatu yang seharusnya dibuktikan sejak awal pencalonan?'”
“Kalau sejak awal ijazahnya dibuka ke publik, tidak akan ada polemik 2 tahun. Kalau sejak awal dokumennya jelas, tidak akan ada MK, MA, PTUN, dan drama mundur-munduran ini.”
“Negara ini tidak kekurangan ijazah. Negara ini kekurangan nalar jernih untuk membedakan antara dokumen dan legitimasi.”
“Dokumen bisa dicetak. Legitimasi tidak bisa dicetak. Legitimasi itu lahir dari kepercayaan publik yang dibangun dengan transparansi.”
“Dan transparansi itu, sayangnya, datang terlambat. Terlambat 2 tahun.”
“Saya tidak bilang Gibran bersalah. Saya bilang sistemnya yang membiarkan orang maju tanpa bukti yang jelas, lalu disuruh membuktikan setelah jadi.”
“Itu bukan demokrasi. Itu sirkus administrasi.”
“Salam nalar jernih,” kata Armand.
Hingga berita ini diterbitkan, pemerintah masih mengamati perkembangan pembahasan di DPR terkait persoalan tersebut. Arah pembahasan baru akan terlihat setelah masa persidangan dibuka.
LKGSAI menegaskan, polemik ini harus menjadi pelajaran bahwa syarat pendidikan pejabat publik tidak boleh lagi menjadi ruang abu-abu. Transparansi dokumen adalah syarat minimal dari nalar jernih bernegara.
Reporter: Yusrizal | Editor: Ismail Saleh
