JEJAK-NEWS.COM-Pergantian Antarwaktu (PAW) merupakan mekanisme konstitusional yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk mengisi kekosongan kursi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di tengah masa jabatan. Mekanisme ini diberlakukan apabila seorang anggota DPRD berhalangan tetap, meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan dari partainya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Berdasarkan regulasi yang diatur dalam Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) serta Undang-Undang Pemerintahan Daerah, proses PAW diawali dengan pengajuan usulan resmi dari pimpinan partai politik asal anggota yang bersangkutan kepada pimpinan DPRD. Pimpinan DPRD kemudian meneruskan usulan tersebut kepada gubernur atau bupati/wali kota melalui kepala daerah untuk diterbitkan surat keputusan pengesahannya setelah melalui verifikasi administratif oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah.
Calon pengganti antarwaktu diambil dari daftar peringkat perolehan suara sah berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan (dapil) yang bersangkutan. Proses verifikasi ini memastikan bahwa pengganti yang ditunjuk memiliki legalitas yang sah serta memenuhi seluruh persyaratan administratif dan integritas moral sebagai wakil rakyat.
Pemerintah terus mengingatkan pentingnya pemahaman yang komprehensif terkait regulasi PAW bagi seluruh partai politik, sekretariat DPRD, dan penyelenggara pemilu. Kejelasan tahapan dan kepatuhan terhadap prosedur hukum ini sangat krusial untuk menjamin kelangsungan fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran di lembaga legislatif daerah tanpa mengganggu stabilitas politik lokal.(Yusuf)
