JEJAK-NEWS.COM-Komisi V DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) guna membahas langkah-langkah strategis percepatan program rehabilitasi dan rekonstruksi permukiman warga pascabencana gempa bumi yang menerjang kawasan Flores, Nusa Tenggara Timur. Rapat koordinasi ini difokuskan pada percepatan penyediaan hunian tetap (huntap) yang aman dan layak bagi masyarakat terdampak.
Dalam bahasan tersebut, Komisi V DPR RI menekankan pentingnya akurasi pendataan kerusakan bangunan serta percepatan penyaluran bantuan stimulan pembangunan rumah agar warga tidak terlalu lama bertahan di posko pengungsian atau hunian sementara. Selain itu, jajaran legislatif meminta Kementerian PKP memprioritaskan penerapan standar bangunan tahan gempa pada seluruh proses rekonstruksi guna mengantisipasi risiko bencana di masa depan.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menyambut baik dorongan tersebut dan menyampaikan komitmennya untuk mengoptimalkan alokasi anggaran serta mengerahkan tim teknis ke lapangan. Kementerian PKP juga terus berkoordinasi erat dengan pemerintah daerah setempat dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memastikan penetapan lokasi (penlok) bebas dari zona rawan bencana serta kelancaran distribusi material bangunan.
Pemerintah dan DPR RI optimistis bahwa melalui sinergi pengawasan dan eksekusi yang cepat di lapangan, proses penataan kembali kawasan permukiman pascagempa di Flores dapat berjalan lancar, tepat sasaran, dan segera mengembalikan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat secara aman dan bermartabat.(Yusuf)
