JN-Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bahrullah Wiyagus mendorong seluruh kepala daerah di Indonesia untuk mulai mengadopsi dan menerapkan skema pembiayaan kreatif (creative financing) dalam membangun infrastruktur di wilayah masing-masing. Langkah ini dinilai sangat krusial guna mengatasi keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sering kali menjadi hambatan utama dalam pemenuhan fasilitas publik.
Dalam pengarahannya, Wamendagri menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak boleh lagi hanya bergantung pada dana transfer pusat atau pendapatan asli daerah yang nilainya terbatas. Kepala daerah dituntut untuk lebih inovatif dan jeli dalam melihat peluang kerja sama yang saling menguntungkan dengan pihak swasta maupun badan usaha milik negara melalui instrumen pembiayaan yang sah secara regulasi.
Pihak Kementerian Dalam Negeri menjelaskan bahwa skema pembiayaan kreatif ini dapat diwujudkan melalui mekanisme Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), pemanfaatan obligasi daerah, hingga optimalisasi dana komitmen sosial perusahaan. Penerapan metode ini diyakini mampu mempercepat pembangunan berbagai fasilitas vital, mulai dari rumah sakit, pasar modern, sistem pengelolaan air bersih, hingga infrastruktur transportasi tanpa harus membebani struktur keuangan daerah.
Melalui dorongan ini, Kemendagri berkomitmen untuk memberikan pendampingan regulasi dan fasilitasi teknis agar pemerintah daerah tidak ragu dalam mengeksekusi program tersebut. Sinergi yang kuat antara tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan investasi swasta diharapkan dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja baru, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik secara merata di seluruh pelosok tanah air.(Yonex)
