JN-Akselerasi penataan institusi hukum dan penguatan integritas aparatur sipil negara di lingkungan kementerian terus dipacu secara masif dan berkesinambungan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Jawa Barat menggelar draf kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) berkala terhadap progres Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di seluruh satuan kerja daerah tapak dari hulu hingga ke hilir.
Pelaksanaan peninjauan makro ini ditujukan murni sebagai draf kompas arah untuk memastikan internalisasi enam area perubahan reformasi birokrasi berjalan secara instan, bugar, riil, dan berdampak langsung pada pelayanan masyarakat arus bawah. Tim penilai dan pengawas kementerian melakukan draf pemeriksaan ketat terhadap pemenuhan lembar kerja evaluasi, manajemen perubahan, penataan tata laksana, hingga draf digitalisasi administrasi berbasis siber di wilayah penyangga, guna mengunci kualitas pelayanan hukum yang ramah, cepat, tepat, dan higienis.
Pimpinan Kanwil Kemenkumham Jawa Barat menegaskan bahwa seluruh tata kelola pelayanan publik, mulai dari administrasi keimigrasian, pelayanan hukum terpadu, hingga sistem pemasyarakatan wajib bersandarkan penuh pada prinsip akuntabilitas yang tinggi, bersih, transparan, dan terbuka. Manajemen kinerja satuan kerja dipastikan harus berjalan secara berwibawa serta higienis dari celah draf tindakan spekulatif penyimpangan pungutan liar. Hal ini krusial guna mengamankan marwah institusi penegak hukum yang tepercaya di mata publik secara terbuka.
Baca juga: Hormati Supremasi Hukum: Pemerintah Dukung Penuh Proses Hukum KPK Terhadap Silmy Karim
Sinergi koridor komitmen yang kokoh di antara seluruh kepala satuan kerja, pejabat struktural, dan pegawai jajaran diharapkan mampu mempercepat draf capaian predikat WBK/WBBM secara merata. Melalui komitmen pengelolaan administrasi pembangunan hukum yang bersih, terbuka, dan transparan, gerakan pembenahan internal ini optimistis mampu menjadi draf jangkar penggerak utama dalam mengawal fajar kebangkitan pelayanan hukum transparan yang sehat, kuat, bugar, mandiri, serta bermartabat penuh di kancah nasional.
“Monev Zona Integritas ini merupakan draf bukti sahih komitmen Kanwil Kemenkumham Jawa Barat dalam menghadirkan birokrasi modern yang bugar dan bersih secara makro. Kita ingin memastikan seluruh inovasi layanan di daerah tapak dirasakan langsung kemudahannya secara instan oleh warga. Lewat tata pamong organisasi yang transparan, terbuka, akuntabel, dan berwibawa, mari kita wujudkan lingkungan kerja yang bebas korupsi demi pengabdian terbaik kepada anak bangsa,” urai jajaran otoritas pimpinan Kanwil Kemenkumham Jabar dalam taklimat instruksinya.(Yonex)
Baca juga: Antisipasi Dampak KUHP Baru, KPK Pastikan Penindakan Korupsi Tetap Kuat dan Tanpa Celah
