JN-Pemerintah Republik Indonesia menegaskan komitmen tertinggi dalam memperketat sistem pengawasan terhadap seluruh jalannya program strategis nasional. Langkah ini diambil guna memastikan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih (clean governance), transparan, serta bebas dari segala bentuk tindak pidana korupsi dan penyelewengan anggaran dari hulu hingga ke hilir.
Sikap tegas tanpa kompromi ini berjalan tegak lurus dengan visi Kabinet Merah Putih dalam menegakkan supremasi hukum dan mengobarkan perang total melawan rasuah. Pemerintah memandang bahwa penguatan fungsi kontrol internal merupakan syarat mutlak agar anggaran negara dapat diselamatkan dan dialokasikan secara murni demi kemaslahatan serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat luas.
Dalam implementasinya, pemerintah menginstruksikan jajaran kementerian, lembaga, hingga aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) untuk mempercepat digitalisasi sistem birokrasi. Sistem pengawasan modern ini dirancang untuk memotong mata rantai pungutan liar (pungli), menutup rapat celah gratifikasi, serta memastikan setiap rupiah yang digelontorkan pada program kemasyarakatan dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel.
“Pemerintah berada di garda terdepan dalam mendukung penegakan hukum dan transparansi anggaran. Pengawasan ketat pada setiap program nasional dijalankan tanpa pandang bulu untuk memastikan tidak ada ruang bagi praktik korupsi. Kita harus mengawal bersama agar program pembangunan ini memberikan dampak kesejahteraan yang nyata dan berkeadilan bagi seluruh rakyat,” tegas perwakilan pemerintah.(Yonex)
