JN-Kementerian Pariwisata (Menpar) Republik Indonesia secara resmi menegaskan komitmennya untuk menggeser arah kebijakan penanaman modal dengan mendorong investasi sektor pariwisata agar lebih merata di seluruh penjuru tanah air. Langkah hulu yang strategis ini diambil guna mengikis ketimpangan ekonomi antardaerah, sekaligus memastikan bahwa stimulus pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari sektor pariwisata tidak lagi hanya berpusat di Pulau Jawa dan Bali, melainkan tersebar secara inklusif hingga ke pelosok nusantara.
Akselerasi distribusi modal ini dinilai sangat taktis untuk mengoptimalkan potensi bentang alam dan kekayaan budaya luar biasa yang dimiliki oleh wilayah-wilayah di luar zona wisata konvensional.
Menpar menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah mengarahkan fokus radar investor, baik domestik maupun global, untuk membidik peluang besar di kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) baru dan wilayah Indonesia Timur. Untuk merealisasikan target tersebut, kementeriannya gencar melakukan pembenahan infrastruktur dasar, penguatan konektivitas antar-wilayah, serta penyusunan paket insentif fiskal dan non-fiskal yang menarik guna meningkatkan kelayakan investasi (investment viability) di daerah-daerah pertumbuhan baru tersebut.
Baca juga: Uji Ketahanan Makro: Ekonom Sebut Stabilitas Rupiah Jadi Bantalan Krusial Resiko Eksternal
“Kita harus mengakhiri era pariwisata yang tersentralisasi. Pemerataan investasi pariwisata adalah kunci utama untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan di seluruh Indonesia. Kami mengundang para investor untuk tidak hanya melihat Bali, tetapi juga mengeksplorasi potensi luar biasa di Maluku, Papua, NTT, hingga Sulawesi yang menjanjikan nilai pengembalian modal tinggi dalam jangka panjang,” ungkap Menpar, Minggu (31/5/2026).
Pemerintah juga menggarisbawahi pentingnya penerapan konsep Quality Tourism dalam setiap komitmen investasi baru. Artinya, proyek-proyek pariwisata yang dikembangkan wajib melibatkan serta memberdayakan masyarakat lokal di hulu rantai pasok ekonomi guna mencegah marjinalisasi sosial.
Sinergi taktis lintas kementerian, termasuk kolaborasi erat dengan Kementerian Investasi/BKPM dan pemerintah daerah, terus dipertebal untuk memangkas hambatan birokrasi perizinan di tingkat lokal. Kepastian hukum atas pemanfaatan ruang dan tata kelola agraria di sekitar kawasan wisata baru turut dijamin demi memberikan rasa aman dan kenyamanan maksimal bagi para penanam modal.
Baca juga: Perkuat Hubungan Ekonomi di Paris, Rosan Dorong Dewan Bisnis Akselerasi Investasi Multisektoral
Melalui pelembagaan skema pemerataan investasi yang integratif ini, Kementerian Pariwisata optimistis dapat menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri secara regional. Keberhasilan transformasi lanskap investasi pariwisata ini diharapkan mampu memperbanyak lapangan kerja berkualitas di daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal secara rill, serta memperkokoh ketahanan ekonomi nasional menyongsong visi Indonesia Emas.(Yonex)
