JN-Menteri Pariwisata (Menpar) Republik Indonesia mendorong seluruh pelaku industri pariwisata nasional untuk segera mengadopsi dan menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Langkah hulu ini dinilai sangat taktis dan mendesak guna mempertebal daya saing pariwisata Indonesia di kancah internasional, sekaligus merespons pergeseran tren pasar global yang kini kian menitikberatkan pada aspek kelestarian lingkungan dan inklusivitas sosial.
Implementasi standar ESG di sektor kepariwisataan bukan lagi sekadar tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility), melainkan telah bertransformasi menjadi instrumen investasi strategis untuk menarik devisa dan modal hijau (green financing).
Dalam keterangannya, Menpar menjelaskan bahwa integrasi aspek lingkungan (Environmental) menuntut pelaku industri perhotelan, destinasi, dan biro perjalanan untuk meminimalkan jejak karbon melalui efisiensi energi, pengelolaan limbah yang ketat, serta pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Sementara dari pilar sosial (Social), industri wajib memastikan keterlibatan aktif dan pemberdayaan masyarakat lokal di sekitar destinasi guna menjaga keseimbangan ekosistem budaya dan kesejahteraan ekonomi lokal.
Baca juga: Uji Ketahanan Makro: Ekonom Sebut Stabilitas Rupiah Jadi Bantalan Krusial Resiko Eksternal
“Penerapan ESG adalah kunci utama untuk membawa pariwisata Indonesia naik kelas dan berdaya saing tinggi dalam jangka panjang. Wisatawan dunia saat ini semakin selektif; mereka mencari destinasi yang tidak hanya indah, tetapi juga bertanggung jawab secara ekologis dan berdampak sosial positif. Industri yang abai terhadap standar ini akan tertinggal dalam peta kompetisi global,” ungkap Menpar, Minggu (31/5/2026).
Menpar juga menekankan krusialnya aspek tata kelola (Governance) yang transparan dan akuntabel dari para pelaku usaha. Pengelolaan manajemen yang bersih terbukti berkorelasi positif terhadap meningkatnya kepercayaan investor global untuk menanamkan modal pada proyek-proyek eco-tourism di Indonesia.
Guna mendukung akselerasi pengadopsian ini, Kementerian Pariwisata tengah merancang skema insentif khusus serta panduan taktis standardisasi sertifikasi hijau bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sektor pariwisata agar transisi menuju ekonomi hijau dapat berjalan secara berkeadilan dan merata. Sinergi hulu-hilir dengan kementerian teknis dan asosiasi pariwisata juga terus dipertebal demi menciptakan ekosistem pendukung yang solid.
Baca juga: Perkuat Hubungan Ekonomi di Paris, Rosan Dorong Dewan Bisnis Akselerasi Investasi Multisektoral
Melalui pelembagaan praktik pariwisata berbasis ESG yang integratif ini, pemerintah optimistis Indonesia dapat mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pusat pariwisata berkelanjutan terdepan di dunia. Keberhasilan transformasi ini diharapkan tidak hanya mampu mendongkrak angka kunjungan wisatawan berkualitas (quality tourism), melainkan juga menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.(Yonex)
