JN-Di dalam hukum agraria dan tata kelola administrasi pertanahan di Indonesia, jaminan kepastian hukum atas suatu bidang tanah tidak hanya ditentukan oleh kepemilikan sertifikat semata. Terdapat satu pilar yuridis yang sangat krusial dalam menentukan keabsahan fisik tanah, yaitu Asas Kontradiktur Delimitasi (Contradictoire Delimitatie). Asas ini merupakan kunci utama dalam mewujudkan kepastian batas bidang tanah sekaligus memitigasi risiko munculnya sengketa batas di masa depan.
Secara terminologi hukum, asas kontradiktur delimitasi adalah suatu kewajiban hukum yang mengharuskan setiap pemohon hak atas tanah untuk menghadirkan pemilik tanah yang berbatasan langsung (tetangga batas) pada saat proses pengukuran dan pematokan batas bidang tanah oleh petugas Kantor Pertanahan (ATR/BPN).
Penerapan asas ini bersifat taktis dan hulu, karena penentuan batas tanah tidak boleh dilakukan secara sepihak oleh pemohon. Melalui persetujuan tertulis dan kesaksian fisik dari para pemilik tanah yang berdampingan, maka garis batas yang ditarik dan dipasang tanda batasnya (patok) memiliki kekuatan hukum yang kuat serta diakui oleh seluruh pihak yang berkepentingan. Langkah ini menutup celah terjadinya pencaplokan lahan atau pergeseran patok secara ilegal.
Baca juga: Rampungkan Fase Krusial Armuzna, Wamenhaj Konfirmasi Seluruh Jemaah Haji RI Bergeser ke Makkah
“Asas kontradiktur delimitasi adalah jantung dari pengumpulan data fisik tanah yang akurat. Regulasi kita menegaskan bahwa tanpa adanya kesepakatan batas dari para tetangga yang berbatasan langsung, petugas ukur ATR/BPN tidak dapat memproses penetapan batas tersebut. Ini adalah instrumen preventif paling efektif untuk menjaga perdamaian sosial dan kepastian hukum kepemilikan aset warga,” ungkap pakar hukum agraria, Minggu (31/5/2026).
Dalam implementasinya di lapangan, jika salah satu pihak tetangga batas tidak hadir atau menyatakan keberatan terhadap titik batas yang diajukan, maka proses pengukuran harus ditangguhkan (status quo). Pihak-pihak yang bersangkutan didorong untuk menyelesaikan perselisihan tersebut terlebih dahulu melalui musyawarah mufakat atau mediasi di tingkat desa/kelurahan sebelum administrasi pendaftaran tanah dilanjutkan.
Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN terus mengampanyekan gerakan pasang patok secara mandiri oleh masyarakat (Gemapatas) sebagai pengejawantahan dari asas ini. Dengan patok yang terpasang rapi dan disetujui tetangga batas, proses sertifikasi tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dapat berjalan jauh lebih cepat, presisi, dan aman dari gugatan hukum.
Melalui pemahaman yang komprehensif mengenai asas kontradiktur delimitasi ini, masyarakat diharapkan semakin sadar akan pentingnya menjaga hubungan harmonis dan transparansi tata ruang dengan lingkungan sekitarnya. Kepatuhan terhadap asas hukum ini tidak hanya melindungi hak keperdataan individu atas tanah, melainkan juga mendukung percepatan terwujudnya basis data pertanahan nasional yang bersih, valid, dan bebas dari konflik agraria.(Yonex)
