JN-Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA), Veronica Tan, menegaskan komitmen pemerintah dalam mengubah paradigma perencanaan pembangunan nasional dengan mengadopsi pendekatan dari bawah ke atas (bottom-up). Berbicara dalam forum SHEnergy Fest 2026, Wamen PPPA menyatakan bahwa pola penyusunan kebijakan yang bersifat atas ke bawah (top-down) sudah tidak lagi relevan, dan kini saatnya suara serta aspirasi kaum perempuan dari akar rumput diakomodasi secara terstruktur ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Langkah progresif ini diambil untuk memastikan bahwa kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di Indonesia tidak hanya menjadi dokumen administratif, melainkan menyentuh kebutuhan rill masyarakat di tingkat terbawah.
Wamen PPPA menjelaskan bahwa keterlibatan aktif perempuan di tingkat lokal—mulai dari kader posyandu, pelaku UMKM perempuan, hingga penggerak adat—sangat krusial dalam memetakan tantangan nyata seperti ketahanan ekonomi keluarga, akses kesehatan reproduksi, hingga pencegahan kekerasan berbasis gender.
Baca juga: Kemlu Pastikan Perlindungan dan Keselamatan 9 WNI Relawan Global Sumud Flotilla Terjamin
“Melalui momentum SHEnergy Fest 2026 ini, kami menegaskan bahwa tidak ada lagi ruang bagi kebijakan yang mengabaikan suara perempuan. Aspirasi dari perempuan akar rumput harus masuk dan mewarnai dokumen RPJMN. Kita ingin pembangunan yang inklusif, di mana perempuan bukan hanya menjadi objek atau penerima manfaat, melainkan subjek utama yang ikut menentukan arah kebijakan negara,” tegas Wamen PPPA, Selasa (26/5/2026).
Kementerian PPPA terus bersinergi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas untuk mengawal agar forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa dan kecamatan secara konsisten memberikan kuota keterwakilan perempuan yang representatif.
Selain mematangkan dokumen perencanaan, penguatan modal kepemimpinan dan kapasitas ekonomi perempuan juga menjadi pilar utama yang diangkat dalam ajang SHEnergy Fest tahun ini. Pemerintah optimistis, ketika hak politik dan ekonomi perempuan terfasilitasi dengan baik, indeks pemberdayaan gender (IDG) nasional akan meningkat signifikan.
Baca juga: Kunjungi Wamena, Kemendagri Serahkan Bantuan Sosial Guna Percepat Pemulihan Sosial Ekonomi
Melalui pergeseran pola perencanaan pembangunan yang responsif gender ini, Kementerian PPPA berharap dokumen strategis nasional yang dilahirkan kelak mampu memberikan solusi konkret, berkeadilan, serta mempercepat perwujudan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.(Yonex)
