Jejak News | KEBUMEN — Kedaulatan sebuah bangsa tidak hanya diukur dari kokohnya benteng pertahanan militer, melainkan dari kemampuan negara tersebut dalam memberi makan rakyatnya secara mandiri dan mengamankan aset kekayaannya dari tangan-tangan tak bertanggung jawab. Di tengah dunia yang sedang dicengkeram ketidakpastian geopolitik dan konflik global, Indonesia memilih jalan untuk memperkuat fondasi domestiknya.
Pesan kuat tersebut ditegaskan kembali oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam kunjungan kerjanya di kawasan tambak Budi Daya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) Kebumen, Jawa Tengah, Sabtu (23/05/2026). Di sela-sela kegiatan panen raya udang dan peninjauan sortir hasil bumi, Kepala Negara merefleksikan 19 bulan masa pemerintahannya yang fokus pada pemulihan hak-hak ekonomi rakyat melalui swasembada komoditas strategis.
Pangan Relatif Aman, Target Daging Menyusul
Presiden Prabowo menyampaikan dengan penuh optimisme bahwa kerja keras lintas sektor mulai membuahkan hasil nyata. Indonesia perlahan namun pasti telah melepaskan ketergantungan impor pada sejumlah komoditas pangan utama yang selama ini mendikte pasar domestik.
“Kita sekarang sudah swasembada pangan. Sudah swasembada beras, jagung, kemudian protein kita, telur, ayam, daging kita masih belum. Ini sudah kita kerjakan mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging. Pangan relatif kita aman,” ujar Presiden Prabowo.
Bagi Kepala Negara, capaian swasembada bukan sekadar angka di atas kertas statistik, melainkan tameng sosiologis bagi masyarakat bawah. Ketika rantai pasok global terganggu akibat peperangan di berbagai belahan dunia, ketahanan pangan lokal menjadi juru selamat yang menjaga stabilitas nasional.
“Di dunia banyak sekarang pertikaian, perang di mana-mana. Kita bersyukur ke Yang Mahakuasa kita masih tidak terlibat, tapi kita waspada. Kita harus punya kekuatan, makanya kita bangun kekuatan pertahanan kita untuk jaga kekayaan kita,” ucapnya mengingatkan pentingnya kewaspadaan nasional.
Amanat Konstitusi: Menghentikan Kebocoran Sistematik
Lebih dari sekadar memproduksi pangan, Presiden Prabowo menyoroti pekerjaan rumah terbesar bangsa ini, yaitu pengelolaan kekayaan alam secara adil sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945. Ia menegaskan, era di mana kekayaan Indonesia dieksploitasi untuk kemakmuran segelintir kelompok atau entitas asing harus segera diakhiri.
“Dan sekarang kekayaan-kekayaan kita, kita kelola sendiri. Kita tidak mau kekayaan kita terus-menerus dipermainkan oleh orang-orang tertentu, oleh negara-negara tertentu. Dan ini sudah kita lakukan. Harus kita lakukan, ini perintah dari Undang-Undang Dasar. Dan ini untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia, bukan segelintir,” tegas mantan Menteri Pertahanan tersebut dengan nada lugas.
Pidato di Kebumen ini sekaligus memperkuat pernyataan politik yang sebelumnya ia sampaikan di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada 20 Mei 2026. Kala itu, Prabowo secara terbuka mengakui adanya paradoks besar: Indonesia adalah negara yang sangat kaya, namun kesejahteraan rakyatnya kerap tergerus oleh kebocoran sumber daya yang masif.
Presiden berkomitmen mengerahkan seluruh instrumen penegak hukum dan jajaran kabinetnya untuk melakukan pembersihan birokrasi secara total.
“Indonesia sungguh-sungguh sangat kaya, tapi terlalu banyak kekayaan kita bocor. Dan kebocoran ini harus kita hentikan. Dan saya bertekad, saya akan berusaha sekeras tenaga saya, dan tenaga semua pembantu saya, kita akan berbuat apa saja yang diperlukan untuk menghentikan kebocoran kekayaan rakyat Indonesia,” pungkas Presiden Prabowo menutup arahannya.
Melalui penegasan di lumbung pangan pesisir Kebumen ini, pemerintah sedang mengirimkan sinyal kepada publik dan dunia internasional bahwa Indonesia tengah bertransformasi menjadi negara tangguh yang mandiri, bersih secara struktural, dan menempatkan kesejahteraan rakyat jelata sebagai hukum tertinggi.
Pewarta: Mira Fitrianingsih Lesmana
Editor: Ismail Saleh
Editor: Ismail Saleh
