JAKARTA – Jejak News, bantensatu.id — Masa penerimaan murid baru yang seharusnya menjadi momentum penuh harapan bagi orang tua, kini dibayangi kecemasan akut terkait hilangnya nilai-nilai keadilan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan peringatan keras agar institusi sekolah tidak menjadi ruang kelas pertama bagi anak untuk menyaksikan bahwa uang, kekuasaan, maupun fenomena “titipan” dapat memotong jalur keberhasilan akademis melalui praktik lancung.
Langkah tegas ini diambil menyusul rilis data resmi hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024 yang memotret realitas kelam di sektor pendidikan dasar hingga menengah di Indonesia.
Berdasarkan data yang dihimpun KPK, tantangan integritas di gerbang awal sekolah masih berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Sebanyak 28% praktik pungutan liar (pungli) tercatat masih terjadi dalam proses penerimaan murid baru. Lebih mengejutkan lagi, 10% responden blak-blakan mengaku mengetahui adanya pemberian imbalan atau suap kepada pihak tertentu demi meloloskan calon siswa selama pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
Fakta ini mendasari langkah KPK menerbitkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam Penyelenggaraan SPMB.
“SPMB ini adalah gerbang pertama pendidikan. Jika sejak awal sudah terjadi kecurangan, nilai-nilai yang ingin dibangun melalui pendidikan bisa ikut tergerus, termasuk budaya antikorupsi,” tegas Direktur Jejaring Pendidikan KPK, Dian Novianthi, di Jakarta.
Menurut Dian, jalan pintas kekuasaan dan materi ini tidak hanya merugikan masyarakat kecil yang taat aturan, namun juga menumbuhkan mentalitas koruptif sejak dini pada anak-anak. “Jangan biarkan kecurangan menjadi fondasi pendidikan,” imbuhnya.
Normalisasi Gratifikasi di Ruang Guru
Kerentanan moral di sektor pendidikan ternyata bergulir hingga ke dalam aktivitas belajar mengajar harian. SPI Pendidikan 2024 menemukan adanya tren normalisasi gratifikasi yang dianggap lumrah oleh ekosistem sekolah. Data menunjukkan 30% tenaga pendidik menganggap pemberian hadiah dari wali murid sebagai hal biasa.
Bahkan, 65% responden mengakui orang tua murid masih aktif memberikan bingkisan atau hadiah kepada guru saat momentum hari raya keagamaan atau momen krusial seperti kenaikan kelas.
KPK mengingatkan bahwa pembiaran terhadap tradisi ini sangat berbahaya karena berpotensi besar memicu konflik kepentingan, bias penilaian objektif guru terhadap siswa, hingga penyalahgunaan wewenang yang mengarah pada tindak pidana korupsi yang lebih masif.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Satgas Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi Kedinasan KPK, Anis Wijayanti, mengingatkan esensi utama pendidikan nasional adalah pembentukan karakter dan akhlak mulia, bukan sekadar mencetak generasi cerdas secara kognitif namun cacat moral.
“Jangan sampai anak belajar bahwa keberhasilan bisa diperoleh karena koneksi, kedekatan, atau uang, bukan melalui proses yang adil,” ujar Anis.
Melalui momentum ini, KPK mengajak seluruh elemen bangsa—mulai dari pemerintah daerah, dinas pendidikan, guru, hingga orang tua—untuk memutus rantai kecurangan ini. Lembaga antirasuah tersebut menekankan bahwa apresiasi terbaik kepada guru tidak melulu harus berupa barang atau materi yang berisiko pidana. Ucapan terima kasih yang tulus, kolaborasi positif, dan dukungan moral merupakan bentuk penghargaan tertinggi yang bersih dari jerat konflik kepentingan.
Pendidikan yang berintegritas tidak pernah dimulai dari papan tulis di dalam kelas, melainkan dari transparansi meja administrasi pendaftaran siswa baru. Surat Edaran KPK Nomor 7 Tahun 2026 harus menjadi hantaman keras bagi oknum-oknum yang kerap memperjualbelikan bangku sekolah.
Menjaga kesucian SPMB adalah investasi terbesar bangsa ini untuk memastikan generasi masa depan Indonesia tumbuh dengan kepala tegak, percaya pada proses, dan merawat kejujuran sebagai mata uang tertinggi dalam kehidupan.
Reporter: Abdul Sanusi| Editor: Ismail Saleh
