SERANG —Jejak News, Penjabat Gubernur Banten, Andra Soni, menginstruksikan dengan tegas kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten untuk memperkuat sensitivitas birokrasi. Aparatur dituntut bersikap proaktif-responsif dalam memitigasi serta menyelesaikan setiap dinamika persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Arahan strategis demi menghadirkan pelayanan publik prima yang solutif dan inklusif ini disampaikan langsung saat memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) di Halaman Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Senin (18/5/2026).
Fokus akselerasi pembangunan yang ditekankan Andra Soni menyasar sektor fundamental pelayanan publik, meliputi jaminan kesehatan, pemerataan kualitas pendidikan, hingga konektivitas infrastruktur wilayah. Lebih dari sekadar pembenahan internal, Pemprov Banten secara taktis berkomitmen penuh menyukseskan program prioritas nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut mencakup implementasi Makan Bergizi Gratis (MBG) dan aktivasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
“MBG dan Koperasi Merah Putih ini harus kita sukseskan. MBG ini salah satu program yang memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah,” ujar Andra Soni.
Menindaklanjuti instruksi tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Deden Apriandhi, menegaskan adanya tanggung jawab moral kolektif yang dipikul jajaran birokrasi untuk menuntaskan isu krusial seperti lapangan pekerjaan, kerawanan pangan, dan tantangan cuaca ekstrem.
Guna mengurai sumbatan birokrasi, Deden menggarisbawahi pentingnya harmonisasi kewenangan lintas sektoral antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu, rapim kali ini mengamanatkan optimalisasi pemanfaatan aset daerah melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang baru dibentuk, serta menuntut akuntabilitas finansial yang konkret dari empat BUMD Banten—yaitu Bank Banten, ABM, BGD, dan Jamkrida—agar berkontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketegasan sikap Pemprov Banten dalam Rapim kali ini merefleksikan perubahan paradigma birokrasi modern yang humanis, di mana kepuasan publik ditempatkan sebagai indikator utama keberhasilan kinerja pemerintah. Melalui integrasi program nasional, pembenahan tata kelola aset, dan optimalisasi kontribusi BUMD, Banten optimistis mampu menavigasi berbagai tantangan ekonomi global sekaligus mewujudkan tatanan sosial masyarakat yang lebih sejahtera, mandiri, dan berdaya saing tinggi.
Pewarta: Ajie Pangestu | Editor: Ismail Saleh
