Tangerang, Jejak News-Sepekan terakhir, warga Cisauk tidak sedang merayakan kemajuan teknologi, melainkan dipaksa kembali ke zaman prasejarah: menampung air hujan. Kebocoran pipa diameter 250 mm di Jalan Raya Cisauk sejak 2 April 2026 bukan sekadar masalah teknis “besi yang retak”, melainkan potret retaknya tanggung jawab negara dalam menjamin hak atas air bersih.
Secara fenomenologis, kita melihat adanya ketimpangan ekonomi yang dipicu oleh kegagalan infrastruktur. Warga harus merogoh kocek hingga Rp750.000 per tangki—sebuah bentuk “pajak tambahan” yang tidak adil bagi rakyat yang sudah membayar abonemen bulanan ke Perumdam TKR. Di saat narasi nasional sibuk dengan investasi teknologi masa depan atau trading komoditas global, warga Desa Suradita justru terjebak dalam spekulasi “apakah air mengalir malam ini?”.
Mengkambinghitamkan “penurunan kualitas air baku Sungai Cisadane” atau “normalisasi bertahap” adalah retorika usang untuk menutupi lambatnya mitigasi. Krisis ini menciptakan multiplier effect kerugian: ekonomi rumah tangga terkuras, sanitasi terancam, dan martabat warga sebagai pembayar pajak dilecehkan. Air adalah komoditas eksistensial; ketika ia berhenti mengalir lebih dari sepekan, yang berhenti sebenarnya adalah denyut peradaban di wilayah tersebut.
Krisis air di Cisauk adalah pengingat keras bahwa pipa yang bocor lebih dari sekadar urusan teknisi, ia adalah kebocoran kepercayaan publik. Jika untuk sekadar mandi saja warga harus menunggu hujan turun atau patungan jutaan rupiah, maka kita sedang menyaksikan defisit kemanusiaan di balik jargon pelayanan prima daerah.**
Pewarta: Limbong | Editor: Ismail Saleh
