JAKARTA , Jejak News– Dunia internasional kini tertuju pada Selat Hormuz menyusul kegagalan perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad, Pakistan, pada Sabtu (11/4). Kebuntuan negosiasi yang dipimpin Wakil Presiden AS, J.D. Vance, telah memicu reaksi berantai yang menempatkan jalur logistik energi global—termasuk dua kapal tanker milik Pertamina—dalam situasi observasi ketat.
Keputusan sepihak Teheran untuk memberlakukan pungutan wajib bagi setiap kapal yang melintasi Selat Hormuz merupakan manifestasi dari ketegangan geopolitik yang meruncing. Langkah ini diambil sebagai respons atas tidak tercapainya kesepakatan dengan Washington, yang kini mengancam stabilitas navigasi di salah satu jalur maritim tersibuk di dunia.
Di tengah dinamika tersebut, dua armada kebanggaan nasional,Pertamina Pride dan Gamsunoro, dilaporkan masih berada dalam zona pengawasan di sekitar Selat Hormuz. Keberadaan kedua kapal ini menjadi perhatian serius Pemerintah Indonesia, yang mengedepankan pendekatan diplomasi humanis dan kepatuhan hukum internasional.
Berikut adalah rincian strategis terkait posisi Indonesia:
- Pemerintah melalui kementerian terkait memastikan bahwa keamanan kru dan kargo minyak mentah tetap menjadi prioritas absolut. Keberadaan kapal di zona tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga security of supply energi nasional.
- Menghadapi ancaman “tol sepihak” dan risiko intersepsi militer, Indonesia terus menjalin komunikasi intensif dengan otoritas pelabuhan Iran dan perwakilan diplomatik guna memastikan jalur aman (safe passage) berdasarkan prinsip hukum laut internasional (UNCLOS).
- Indonesia mencermati pergerakan tanker global lainnya, seperti Agios Fanourios I dan Shalamar yang memilih berbalik arah. Namun, bagi armada nasional, keputusan tetap didasarkan pada kalkulasi matang antara risiko operasional dan kebutuhan vital energi dalam negeri.
“Kedaulatan energi tidak boleh terkompromi oleh turbulensi politik global. Kami terus memantau setiap detik perkembangan di Selat Hormuz untuk memastikan aset negara tetap terlindungi dan pasokan energi rakyat tidak terganggu,” ungkap sumber otoritas terkait dalam nada optimisme diplomatik.**
Pewarta: AnantaFathur | Editor: Ismail Shaleh
